Indonesia Bakal Impor Beras 2 Juta Ton Tahun Ini, Mendag: Keputusan Ratas

Perum Bulog kembali mendapat penugasan untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton. Arahan ini diberikan untuk menjaga ketahanan pangan nasional hingga akhir tahun ini.

Tugas impor beras tersebut diberikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi kepada Perum Bulog lewat Surat Penugasan Pengadaan CBP (Cadangan Beras Pemerintah) dari Luar Negeri.

Adapun perintah tersebut jadi tindaklanjut hasil rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Maret 2023, dengan topik ketersediaan bahan pokok dan persiapan arus mudik Idul Fitri 1444 H.

"Kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023," tulis Arief dikutip dari Surat Bapanas kepada Perum Bulog, Senin (27/3/2023).

"Pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya," tegas Bapanas.

Tambahan Pasokan BerasMenurut Arief, tambahan pasokan beras tersebut dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras.

Juga untuk kebutuhan bantuan pangan dalam bentuk beras kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan kebutuhan lainnya seperti disebutkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Pengadaan beras dari luar negeri itu pun diminta agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri, serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance).

"Sejalan dengan hal tersebut, kami menugaskan Perum Bulog untuk tetap mengoptimalkan penyerapan hasil produksi dalam negeri, terutama selama masa Panen Raya Maret-Mei 2023," pungkas Bapanas.

Kepala Badan Pangan Nasional (BPN)/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan rencana impor beras sebanyak 500 ribu ton tidak dilakukan dalam waktu dekat. Mengingat, sejumlah wilayah sentra produksi beras akan memasuki panen raya pada Maret sampai Mei 2023 mendatang.

"Sekali lagi, jangan lagi panen raya kita impor beras. Berarti gak ada panen raya," ujarnya di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (17/3).

Dia menjelaskan, rencana impor beras masih dalam tahap pembahasan sembari menunggu hasil produksi panen raya. Perhitungan produksi beras nasional sendiri akan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

"Kita tunggu hasil hitungan beras mulai panen Maret ini (3 bulan)  apakah cukup. Kalau cukup, sudah nggak ada diskusi (impor) lagi. Kalau tidak cukup harus antisipasi ini," ungkapnya.

Arief menyampaikan rencana untuk mendatangkan kembali beras impor tersebut dilatar belakangi oleh sejumlah faktor. Antara lain serapan beras oleh Perum Bulog yang masih rendah.

BansosSelanjutnya, pemerintah juga harus menyalurkan bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat kurang mampu. Arief mencatat, terdapat lebih dari 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar sebagai penerima bansos beras sebanyak 10 kilogram per bulan pada Maret - Mei 2023.

"Jika ditotal, artinya tiap KPM akan mendapat 30 kilogram beras untuk tiga bulan. Sehingga, kalau tidak cukup harus kita antisipasi ini," pungkasnya.