Rupiah Digital dan Kripto Bisa Ganggu Stabilitas Ekonomi, BI Ajak ASEAN Duduk Bareng Bahas Mitigasi Risiko

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan, transaksi rupiah digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) memiliki risiko terhadap perekonomian nasional bahkan regional. Hal yang sama juga terjadi dengan kripto.

Untuk mencegah adanya risiko dari transaksi rupiah digital dan kripto tersebut, Bank Indonesia memandang perlu adanya pembahasan bersama dengan negara kawasan regional dalam pertemuan ASEAN Finance Minister and Central Bank Governors (AFMGM) di Bali pekan ini.

“Kita akan membahas risiko dan implikasi (aset kripto) terutama makro impact financial impact-nya. (Sebab kami ) bersama meyakini ada risiko,” kata Dody di Hotel Hilton, Nusa Dua, Bali, dikutip Selasa (28/3/2023).

Transaksi kripto memiliki risiko terhadap penerbitan rupiah digital. Tak hanya itu, rupiah digital yang diterbitkan juga akan memberikan dampak pada aliran modal karena volatilitasnya menjadi lebih cepat.

“Ini digital currency, CBDB (rupiah digital) pun yang dikeluarkan bank sentral akan berpengaruh dan berdampak ke aliran modal,” kata dia.

Dody mengatakan bank sentral harus kembali meninjau ulang dampaknya terhadap ekonomi makro ketika terjadi volatilitas yang tinggi dalam penggunaan rupiah digital. Mengingat secara bentuk sulit untuk dikontrol bank sentral dalam konteks perdagangan. Apalagi hal ini bisa berdampak langsung terhadap tingkat inflasi.

"Kalau sulit kita kontrol, sulit mengontrol barang dan jasa, karena penggunaan mata uang digital, ujungnya pada inflasi," kata Dody.

Makanya transaksi aset kripto dan penerbitan rupiah digital harus dilihat secara keseluruhan. Utamanya terhadap dampak ekonomi makro yang tidak hanya di regional ASEAN, tapi seluruh negara di dunia.

Kesenjangan Data 

Menurutnya, salah satu hal yang tersulit dalam mengawasi transaksi aset kripto maupun CBDC adalah mengenai kesenjangan data. Sebab aset kripto tidak bisa diawasi secara langsung oleh bank sentral, sedangkan rupiah digital mendapat pengawasan penuh. Sehingga, cara memitigasi terhadap kedua transaksi ini akan menjadi tantangan.

"Paling sulit adalah data gap bisa kita peroleh atau tidak karena kebijakannya yang akan kita keluarkan untuk kripto maupun CBDC yang akan kita lakukan. Kalau data gap-nya muncul, itu yang menyulitkan otoritas," paparnya.

Untuk itu isu yang dibahas dalam AFMGM pekan ini pada data gap initiative dan masalah digital yang tidak mudah didapat karena ini merupakan buah dari perkembangan teknologi.

Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia akan membahas masalah kripto dan rupiah digital agar bisa mendapatkan pemahaman bersama, untuk bisa memitigasinya dengan tepat.

"Di ASEAN ini akan membahas kripto ini dan kembali ke masing-masing negara dan punya pemahaman, impact yang harus kita antisipasi. Dan BIS (Bank for International Settlements) punya aturan untuk kripto dan akan jadi referensi di masing-masing negara)," pungkasnya Dody.