Pemerintah Gencar Awasi Peredaran Pupuk dan Pestisida Palsu

Liputan6.com, Jakarta Pupuk palsu dan ilegal serta pestisida palsu yang beredar di pasaran sangat merugikan petani. Pasalnya, dengan menggunakan pupuk tersebut kualitas mutu yang akan dihasilkan sangat rendah. Berkaitan dengan itu, Kementerian Pertanian terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran pupuk dan pestisida palsu.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan bahwa produsen pupuk dan pestisida juga dirugikan karena terkait hak kekayaan intelektual termasuk di antaranya paten, hak cipta, hak desain industri, merek dagang, hak varietas tanaman, dan indikasi geografis.

"Yang tidak kalah penting adalah dapat menghambat ekspor komoditas hasil pertanian karena hasil pertanian tidak maksimal,” katanya.

Pada kesempatan yang lain, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil menjelaskan bahwa pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap pupuk dan pestisida.

Ia juga memaparkan bahwa objek pengawasan pupuk dan pestisida yang dilakukan pemerintah meliputi jumlah, jenis yang diproduksi atau diimpor, diedarkan dan digunakan petani, mutu pupuk dan pestisida yang meliputi kondisi fisik (bentuk, warna, bau), masa kadaluarsa, kemasan, serta wadah pembungkus pupuk dan pestisida.

"Kemudian harga pupuk bersubsidi yang meliputi jenis-jenis pupuk (Urea dan NPK) di setiap mata rantai pemasaran (produsen, distributor, penyalur, dan pengecer). Serta legalitas pupuk dan pestisida yang meliputi kelengkapan perizinan, nomor pendaftaran dan pelabelan," tutur Ali Jamil.