DJP Kemenkeu Dihujat, Masyarakat Tetap Wajib Bayar Pajak

Liputan6.com, Jakarta Data Analyst at Continuum Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Maisie Sagita mengungkapkan terkait analisis respon masyarakat mengenai taat bayar pajak di era fenomena pejabat pamer harta yang dilakukan oleh pihaknya.

Perlu diketahui, dalam analisis tersebut hampir semua masyarakat di internet mengutarakan keluhan terkait pajak dan perilaku pegawai pajak yang baru-baru ini menjadi sorotan netizen akan pamer harta yang dilakukan pejabat.

Dia menjelaskan keluhan terbesar adalah 62,7 persen masyarakat mengatakan mereka capek kerja, beli barang dipajakain jadi gajinya habis untuk bayar pajak. Kemudian sebanyak 21,6 persen menyatakan mereka resah dengan kelakuan pegawai dan pejabat pemerintahan.

Maisie mengungkapkan dari 680 ribu perbincangan di media sosial hanya 13 ribu yang menyuarakan untuk tidak bayar pajak. Hal ini terbukti dari adanya kenaikan laporan SPT Tahunan yang meningkat 40 persen.

"Apakah rakyat jadi malas bayar pajak? Ternyata jawabannya tidak karena kami menemukan walau rakyat banyak yang mengeluh bukan berarti malas bayar pajak," ujar Maisie dalam acara diskusi Publik Taat Bayar Pajak di Era Fenomena Pejabat Pamer Harta Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Harus Segera Evaluasi

Dia menilai, meski begitu pemerintah harus segera mengevaluasi kinerja lembaga pengelola pajak agar narasi untuk tidak bayar pajak tidak semakin meluas.

Lebih kanjut, Maisie meminta pemerintah perlu memperkuat saluran edukasi terkait pajak. Karena ditemukan ketidaksesuaian pemahaman masyarakat dengan mekanisme pajak yang menimbulkan salah pemahaman.

"Perlu adanya keseriusan menjalankan arahan presiden agar pejabat tidak bergaya hidup glamor demi meminimalisir salah pemahaman," tambahnya.