Tengok Pencapaian Standarisasi Sistem Pembayaran Buatan BI, QRIS Hingga SNAP

Melalui digitalisasi, ASEAN akan memimpin jalan dan menjadi contoh bagi dunia untuk konektivitas pembayaran lintas batas untuk mendukung ekonomi, inklusi keuangan serta dalam membuat kerangka kebijakan dan pengawasannya.

Sejalan dengan itu, inklusi keuangan yang erat dengan UMKM, sebagai skala usaha mayoritas di Negara ASEAN, perlu difasilitasi melalui strategi yang inovatif.

Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dalam 2 High-Level Seminar (HLS), diselenggarakan BI di Bali (28/3) sebagai side events pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN.

Seminar tersebut bertajuk From ASEAN to the World: Payment System in Digital Era dan Innovative Strategy to Further Enhance Financial Inclusion, yang merupakan pembahasan tematik berkaitan dengan 3 Priorities Economic Deliverables (PEDs) Keketuaan ASEAN Indonesia.

Seminar dihadiri para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara ASEAN beserta seluruh delegasi, akademisi, pelaku usaha sektor keuangan, dan para asosiasi bisnis. 

Dalam sambutannya di HLS seputar sistem pembayaran, Gubernur Perry menggarisbawahi pentingnya kerangka integrasi digital ASEAN yang mempercepat digitalisasi negara ASEAN, integrasi ekonomi, dan konektivitas pembayaran antarnegara.

Untuk mencapainya, Gubernur Perry menyampaikan 3 kunci untuk membawa transformasi sistem pembayaran ASEAN sekaligus mengatasi risiko yang meliputinya, yaitu

• melanjutkan Regional Payment Connectivity (RPC) yang telah disepakati oleh 5 negara ASEAN dan menyambut baik partisipasi negara ASEAN lainnya;
• memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan, khususnya terhadap aset kripto;
• mendorong kerja sama lintas batas untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan, memahami implikasi makroekonomi, dan pengembangan infrastruktur pendukungnya.

Digitalisasi pembayaran erat kaitannya dengan inklusi keuangan. Terkait hal itu, pada HLS kedua bertema inklusi keuangan, Gubernur Perry menyampaikan kunci untuk meningkatkan inklusi keuangan, yaitu

• mengembangkan ekosistem untuk mendukung inklusi seperti pemberian insentif kepada UMKM untuk mengakses sektor keuangan;
• pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung inklusi keuangan dan ekonomi, termasuk melalui digitalisasi pembayaran;
• penguatan data guna mendukung inovasi pembukaan akses keuangan seperti credit scoring; dan
• memperkuat literasi keuangan serta perlindungan konsumen.

Selain itu, Gubernur Perry menekankan bahwa ASEAN di bawah Keketuaan Indonesia, dengan dukungan dari semua anggota, akan terus mendorong diskusi dan upaya konkrit guna meningkatkan inklusi keuangan, khususnya dengan memanfaatkan pengalaman yang dimiliki semasa Presidensi G20 tahun 2022. 

Panelis dalam HLS pertama di antaranya Asisten Gubernur BI, Filianingsih Hendarta,  Deputy Secretary General Financial Stability Board (FSB), Rupert Thorne, dan Managing Director GoPay, Budi Gandasoebroto.

Dalam diskusi, disajikan perkembangan sistem pembayaran di Indonesia dan strategi penting untuk mendorong pembayaran lintas batas dan memperkuat kerja sama RPC. Sejalan dengan itu, implementasi G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments dan hasil pemantauan terhadap aset kripto sekaligus upaya penguatan pengaturan dan pengawasannya.

Selanjutnya, dalam diskusi panel inklusi keuangan, pembicara utama yang hadir yaitu Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, Gubernur Banko Sentral ng Pilipina, Felipe M. Medalla  dan Direktur World Bank Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen. Mengemuka upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui pengembangan pelaku usaha jasa keuangan dan perusahaan fintech, dengan tetap memperhatikan governance, risiko dan compliance.

Strategi inovatif juga diperlukan melalui pengembangan infrastruktur ekonomi digital, dengan dukungan dari seluruh stakeholders yang terkait dan memastikan perlindungan konsumen. Inklusi keuangan dapat efektif melalui adopsi teknologi di sektor keuangan. Mendukung hal itu, World Bank dapat memberikan dukungan teknis dan pengembangan kapasitas bagi negara anggota, khususnya di kawasan ASEAN.