Ciputra Group Raup Rp 1,5 Triliun dari Proyek CitraGarden Serpong

CitraGarden Serpong di kembangkan dengan konsep Green Development, di atas rencana total lahan seluas 350 Ha. Keunggulan lain dari CitraGarden Serpong adalah lokasi berjarak 1 menit dari Stasiun KRL Cisauk yang sudah terkoneksi dengan Terminal Intermoda (hub transportasi) dan hanya berjarak 10 menit dari AEON Mall, Universitas Atma Jaya, dan Universitas Prasetya Mulya.

Konsep pengembangan Green Development di CitraGarden Serpong akan mengikuti konsep pengembangan berkelanjutan EcoCulture yang diusung oleh PT Ciputra Residence

Program EcoCulture ini membangun kawasan hunian, area komersial, infrastruktur dan penataan jalan utama lebih hijau, diikuti dengan pembuatan jalur pejalan kaki (pedestrian) yang aman dan menghubungkan kawasan hunian dan komersial.

Tak hanya itu, dalam penerapannya, program EcoCulture ini juga melakukan pembuatan ribuan lubang biopori untuk menjaga kualitas resapan air tanah, dan penyediaan danau sebagai retention pond. Dari sisi penerangan, CitraGarden Serpong menerapkan penerangan hunian dan penerangan jalan umum (PJU) menggunakan lampu hemat energi LED. 

Ombudsman menemukan adanya laporan terkait maladministrasi dalam pembelian rumah berbasis Kredit Pemilikan Rumah atau KPR pada pemenuhan sertifikat konsumen.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, laporan yang masuk ke pihaknya terkait kasus beli rumah KPR melibatkan bank BUMN ini di sepanjang 2022 ini memang masih kecil, baru ada 22 laporan.

"Bentuknya dibanding laporan asuransi yang berjumlah ratusan laporan yang sedang ditangani, laporan terkait KPR ini dinilai masih sangat sedikit dan masih bisa diselesaikan. Namun demikian, kami melihat potensi pengaduan terkait KPR ini ke depan akan semakin besar," ujarnya dalam sesi konferensi pers, Kamis (29/12/2022).

Guna mengantisipasi laporan yang semakin besar, Ombudsman lantas membuat sebuah kajian terkait itu. Yeka menyebut, paling tidak ada tiga pihak besar yang terlibat dalam perjanjian penyedian perumahan.

Pertama, konsumen yang membeli rumah, kedua penyedia kredit, ketiga developer atau pengembang yang membuat rumah sehingga rumah itu bisa ditempati konsumen.

"Namun demikian, seringkali banyak kasus yang kami antisipasi, kreditnya sudah lunas, namun demikian sertifikat belum dapat. Kami lihat kenapa persoalan ini terjadi, mulai dari developer yang mangkrak dan sebagainya," imbuh Yeka.

"Beberapa kasus yang sedang kami tangani, contohnya kasus di Jawa Timur, ada pengembang yang sudah mangkrak bahkan tidak bisa ditelusuri lagi. Tapi konsumen tidak bisa mendapatkan sertifikatnya," bebernya.