Liputan6.com, Bali Di bawah ASEAN WC-Financial Inclusion (FINC), ASEAN mentargetkan pengurangan eksklusi keuangan dari 44 persen menjadi 30 persen.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dalam acara High-Level Dalogue on Promoting Digital Financial Iinclusion and Literacy For MSMEs yang digelar Kementerian Keuangan pada Rabu (29/3).
Baca Juga
"Hal ini tentunya akan meningkatkan kesiapan infrastruktur keuangan inklusif yang perlu dibangun, yang saat ini ditargetkan dari 70 persen menjadi 85 persen pada tahun 2025," kata Sri Mulyani dalam pidatonya di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali pada Rabu (29/3/2023).
Advertisement
Data terakhir inklusi keuangan ASEAN pada tahun 2022 menunjukkan, rata-rata tingkat eksklusi keuangan di ASEAN saat ini sebesar 22,62 persen, papar Menkeu.
"Hal ini tentunya sudah melampaui target tahun 2025 sebesar 30 persen," sambungnya.
Akan tetapi, Sri Mulyani menyarankan agar tidak cepat berpuas diri.
"Kita tidak boleh berpuas diri, ASEAN masih memiliki ruang yang lebih besar untuk berkembang, dan masih banyak kemajuan yang dapat dicapai untuk kepentingan UMKM," jelasnya.
"Harus ada juga kerja sama yang kuat antara negara-negara ASEAN, dan menciptakan kerangka kerja yang sehat dan kuat, termasuk kolaborasi, koordinasi, berbagi pengalaman kebijakan dan praktik terbaik yang pasti memberikan manfaat tidak hanya bagi semua menteri keuangan ASEAN, pembuat kebijakan, tetapi juga bagi UMKM," tutupnya.
Agenda Prioritas Ekonomi ASEAN: Inklusi Keuangan dan Digitalisasi UMKM
Menteri Keuangan (Menkeu ) Sri Mulyani Indrawati menyerukan inklusi keuangan bagi UMKM, sebagai salah satu agenda prioritas terpenting dalam perekonomian negara ASEAN, maupun di Indonesia.
Hal itu Menkeu sampaikan dalam acara High-Level Dalogue on Promoting Digital Financial Iinclusion and Literacy For MSMEs yang digelar Kementerian Keuangan pada Rabu (29/3).
"Bagaimana kita akan mengembangkan ekosistem digital dalam konteks pemberdayaan usaha kecil menengah dan mikro juga akan menciptakan peluang mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan kesetaraan," kata Sri Mulyani di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali pada Rabu (29/3/2023).
Mengingat latar belakang tersebut, mempromosikan inklusi dan literasi keuangan untuk UMKM di ASEAN merupakan langkah strategis dan bagian penting dari kerangka kerja ekonomi digital ASEAN.
"Mempertimbangkan pesatnya digitalisasi di bidang keuangan, percepatan ekosistem digital, pembayaran digital dan ekonomi atau platform dalam hal ini tentu akan meningkatkan inklusi keuangan," lanjut Sri Mulyani.
"Ini akan memberi UMKM akses yang lebih besar ke keuangan, serta juga meningkatkan peluang peluang ekonomi mereka untuk menjangkau pasar," sambungnya.
Â
Advertisement
Digitalisasi UMKM
Digitalisasi Beri Peluang Bagi UMKMSelain itu, digitalisasi juga akan memberikan peluang kepada UMKM untuk meningkatkan skala dan kapasitas mereka.
"Inovasi dan akselerasi menuju ekonomi digital dan digitalisasi sangat penting untuk pertumbuhan yang lebih produktif dan inklusif bagi usaha kecil, menengah dan mikro," tambah Menkeu.
Melalui digitalisasi juga, UMKM dapat mengakses data secara digital dan memanfaatkan platform untuk meningkatkan bisnis mereka serta menjangkau pasar yang lebih luas.
"Digitalisasi juga memungkinkan UMKM menjelajahi lebih banyak produk dan memahami persaingan, serta mengoptimalkan kekayaan mereka melalui investasi dan pembelian," pungkas Sri Mulyani.