Genjot Akses Permodalan, Kadin Ajak Negara ASEAN Peluas Literasi Digital Bagi UMKM

ASEAN-BAC juga telah menghasilkan delapan legacy project yang bertujuan untuk memberikan dampak yang langsung, konkret, dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan UMKM sebagai penerima manfaat utama. Salah satu proyek yang diunggulkan adalah ASEAN QR Code di bawah pilar Transformasi Digital untuk mempromosikan konektivitas pembayaran lintas batas.

Yohanes Lukiman, Policy Manager ASEAN-BAC yang menangani isu transformasi digital dari perspektif bisnis, menyampaikan pentingnya harmonisasi ASEAN QR Code untuk mendukung pertumbuhan UMKM melalui inklusi keuangan dan transaksi lintas batas yang lancar.

"Dengan kode QR, biaya transaksi lintas batas akan berkurang dibandingkan dengan metode pembayaran lain, dan juga mampu meningkatkan customer experience, meminimalisir ketergantungan dan risiko terhadap nilai tukar asing melalui local currency settlement, serta memungkinkan UMKM untuk menerima pembayaran dari warga ASEAN mana pun," kata Yohanes Lukiman.

Selain itu, pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung dan dinamis bagi UMKM termasuk startup untuk berinovasi dengan memberikan insentif seperti perlakuan pajak yang adil, penyederhanaan persyaratan lisensi, dan kemudahan prosedur kepatuhan dimana akan sangat penting mengingat ASEAN yang memiliki ekonomi digital yang berkembang pesat.

"Untuk mencapai tujuan ini, kami akan terus bekerja sama erat dengan Sekretariat ASEAN serta menteri keuangan dan gubernur bank sentral untuk memastikan sektor swasta terlibat dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengatasi tantangan keuangan melalui transformasi digital dan pendanaan yang berkelanjutan di kawasan ini," kata Arsjad.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kawasan ASEAN tidak bisa mencapai net zero emission tanpa dukungan Indonesia, karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi terbanyak dan perekonomiannya terbesar se-ASEAN.

Hal itu disampaikan Menkeu dalam Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023: Imaging a Net Zero ASEAN, di Bali, Kamis (30/3/2023). "Oleh karena itu peran Indonesia dalam upaya untuk mewujudkan ASEAN jelas akan sangat penting," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, Indonesia dalam hal ini telah mengambil beberapa langkah untuk mendukung target net Zero emission, dan Indonesia belum lama ini juga telah menyerahkan Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC).

Penyerahan NDC tersebut dalam rangka untuk menetapkan komitmen yang telah dicanangkan oleh setiap negara guna mengurangi emisi CO2, dan dalam Paris agreement ini juga telah dituangkan.

"Indonesia secara khusus setiap tahunnya juga meninjau ulang komitmen ini dan ini kami juga baru saja menyerahkan NDC ke The UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)," ujar Sri Mulyani.

Sebagai informasi, Net zero emissions atau nol emisi karbon adalah kondisi dimana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi.

Untuk mencapainya diperlukan sebuah transisi dari sistem energi yang digunakan sekarang ke sistem energi bersih guna mencapai kondisi seimbang antara aktivitas manusia dengan keseimbangan alam.

Lebih lanjut, pengurangan emisi karbon Indonesia semula ditargetkan sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan sebesar 41 persen dengan dukungan internasional.

Kemudian, target tersebut ditingkatkan menjadi 31,8 persen dengan upaya sendiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional.

"Dalam hal ini NDC ini juga menunjukkan upaya Indonesia untuk melakukan transisi. Dalam hal ini Kami juga telah memasukkan NDC ini ke dalam strategi pertumbuhan kita yang inklusif dan juga rendah karbon," ujar Menkeu.

Artinya, Menkeu menegaskan, penyerahan NDC tersebut bukanlah dokumen yang terpisah, melainkan Pemerintah Indonesia sudah mengintegrasikan NDC ke dalam rencana pembangunan untuk mewujudkan pertumbuhan yang rendah karbon pada 2050 dan memasukkannya dalam visi Indonesia guna mewujudkan net zero emission pada tahun 2060.