Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu)Â Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pihaknya sedang berusaha mencari cara untuk menghentikan penggunaan batu bara dan beralih ke energi terbarukan.
"Kami sekarang mengidentifikasi cara menghentikan batubara dan membangun lebih banyak energi terbarukan. Agar kami dapat menerjemahkan ini menjadi tindakan, pembiayaan sangat penting," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di  Bali Nusa Dua Convention Center 1 (BNDCC 1), Nusa Dua, Bali, Kamis (30/3/2023).
Baca Juga
"Saya senang bahwa hari ini saya bersama ( Ketua Dewan Komisioner) Mahendra Siregar OJK yang juga memberikan gambaran tentang bagaimana Indonesia dengan taksonomi agar kita dapat memobilisasi banyak pembiayaan dari sektor swasta terutama untuk keuangan berkelanjutan dan untuk mekanisme transisi energi, apakah pensiun batu bara, serta membangun energi baru terbarukan," bebernya.
Advertisement
Tantangan pada Pembiayaan
Seperti diketahui, bagian yang paling berisiko dari pensiunnya batu bara adalah kebutuhkan akan pembiayaan yang besar. Sri Mulyani menyebut, banyak lembaga keuangan biasanya memperlakukan pembiayaan transisi dari batu bara sebagai pembiayaan kotor dan karena itulah mereka tidak bersedia membiayainya.
"Taksonomi Indonesia, dan sekarang dalam konteks taksonomi ASEAN sudah mengakomodir kebutuhan transisi energi ini untuk negara-negara seperti Indonesia. Tidak hanya membangun energi baru dan terbarukan, tetapi juga bagaimana Anda akan mempensiun lebih banyak pembangkit listrik Anda, yang berbasis batu bara," jelas Menkeu.
Menurutnya, ini merupakan kemajuan nyata, dan ia melihat ada banyak itikad baik, baik secara internasional, dari regional ASEAN, maupun dari dalam Indonesia, untuk benar-benar melaksanakan komitmen ini agar menghindari bencana yang disebabkan perubahan iklim.Â
"Sekarang kami bekerja lebih detail pada prinsip yang dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan dalam ekosistem pembiayaan pencegahan perubahan iklim. Dan itu sangat kuat," imbuhnya.
Bahwa Indonesia dan ASEAN membuat kemajuan yang nyata dan konkrit dan pemahaman saya bahwa Taksonomi ASEAN versi 2 mungkin yang pertama di dunia yang mengakui pembiayaan untuk transisi energi melalui kategori hijau dan kuning yang memberikan kejelasan tentang klasifikasi atau kategori dan kemudian bagaimana mengukurnya.
"Dan yang terpenting, akan memberikan kepastian bagi sektor keuangan untuk melihat proyek-proyek tersebut yang dapat dipertimbangkan dukungan pembiayaannya. Ini akan menjadi salah satu pencapaian terpenting dalam AFMGM yang diselenggarakan oleh Indonesia (sebagai ketua ASEAN 2023).
Indonesia dan Amerika Serikat Sepakat Kerja Sama Energi Bersih, Termasuk Teknologi Pintar di IKN
Pemerintah RI melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Amerika Serikat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Clean Energy Working Group Indonesia-Amerika Serikat. Kesepakatan ini menandai pendirian kelompok kerja untuk pengembangan energi bersih di Indonesia.
MoU tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana bersama Assistant Secretary of Commerce dan Director General of the US and Foreign Commercial Service, US Department of Commerce Arun Venkataraman.
Rida menyampaikan, MoU Clean Energy Working Group akan menjadi dasar dari kerja sama serta mendorong kerja sama bilateral di bidang energi bersih. Termasuk mempromosikan teknologi kota pintar untuk ibu kota Nusantara alias IKN.
"MoU ini akan menjadi dasar hubungan kerjasama serta mendorong dan mempromosikan kerjasama bilateral di bidang energi bersih dan terbarukan di Indonesia. Ini akan mencakup berbagai bidang, seperti CCUS, keamanan siber, teknologi SMR, panas bumi, bioetanol, dan teknologi kota pintar untuk ibu kota baru, IKN," jelasnya di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (16/3/2023).
Adapun kerjasama kedua negara ini juga akan menggantikan MoU Power Working Group yang sebelumnya ditandatangani pada 2015.
Menurut Rida, Pemerintah RI akan menggunakan working group ini untuk mendukung tujuan elektrifikasi dan pembangunan ketenagalistrikan Indonesia. Dengan fokus awal untuk membantu Indonesia mencapai 23 persen bauran energi dari EBT pada 2025 dan mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060, atau lebih cepat.
Â
Advertisement
Kolaborasi
Â
Untuk menindaklanjuti penandatanganan ini, Pemerintah RI mengundang badan usaha Amerika Serikat untuk berkolaborasi. Tidak hanya untuk investasi tetapi juga meningkatkan teknologi transisi energi di Indonesia.
"Dari sisi regulasi, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 yang telah dikeluarkan, adalah wujud komitmen Pemerintah dalam upaya percepatan pengembangan EBT secara nasional," terang Rida.