Simak Cara PPATK Telusuri Harta Ilegal

Liputan6.com, Jakarta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai fungsinya, mampu menelusuri harta ilegal pejabat pemerintahan. Harta kekayaan yang patut ditelusuri oleh PPATK adalah yang diketahui atau patut diduga merupakan tindak pidana, ini sesuai yang tercantum pada Undang-Undang No 8 tahun 2010.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan, masalah yang dihadapi kini adalah regulasi yang tidak ada, sekalipun ada peningkatan harta kekayaan yang mencurigakan di dalam LHKPN.

Padahal PPATK sudah memiliki fungsi yang penting dalam pemberantasan korupsi melalui laporan hasil analisis keuangan yang nantinya bisa dilengkapi dengan bukti oleh pihak penegak hukum, agar ditemukan tindak pidana. 

Kurnia juga menekankan, penting untuk menemukan pelanggaran kombinasi antara pencucian uang dan tindak pidana korupsi karena mampu menciptakan rasa takut bagi koruptor. Melalui ini terdakwa nantinya diwajibkan membuktikan harta yang didapat, apakah wajar atau tidak.

“Kami khawatir laporan PPATK selama ini yang memberikan informasi kepada penegak hukum tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum, sehingga angka tindak pidana pencucian uangnya sangat rendah,” ujar Kurnia dalam diskusi di program l“Jadi Tahu” Liputan6.com, Kamis (30/2/2023)

Menurut Kurnia, penegak hukum belum maksimal menindak keberadaan harta ilegal terbukti dari angka pencucian uang yang masih rendah. Negara perlu mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan menghasilkan regulasi. Saat ini ada RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang menurut Kurnia akan baik jika diolah dengan serius.

Untuk menelusuri kekayaan ilegal, PPATK umumnya meminta atau menerima informasi dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, dari beberapa profesi yang menurut UU harus menyampaikan pelaporan, dan pihak hukum hingga masyarakat umum. 

Proses Penelusuran Harta di PPATK

Dalam diskusi tersebut yang dihadiri pula oleh Fithriadi Muslim, Direktur KREASI (Hukum & Regulasi) PPATK, dipaparkan bahwa laporan yang dapat menjadi dasar penelusuran adalah hasil transaksi keuangan tunai, laporan lintas batas negara, hingga laporan setiap transfer dana yang keluar dan masuk ke Indonesia. Investasi ilegal dalam bentuk barang pun dapat ditelusuri karena perusahaan properti, barang antik, pedagang kendaraan bermotor pun wajib lapor ke PPATK.

Prosesnya adalah dengan melihat profil para pihak terlibat, kemudian dari mana uang tersebut dan mengalir ke mana, hingga hubungan antara para pihak dengan transaksi yang terjadi juga perlu dilihat.

“Ada indikasi pidana yang kuat ya tentu akan kita sampaikan ke penegak hukum, kalau kemudian ternyata memang ada dasar, ada underline yang sah ya masuk ke database kita.” jelas Fithriadi.

Data ICW menunjukkan dari total 1.100 perkara, ada kerugian sebesar Rp 62 triliun. Dari angka tersebut, yang kembali ke negara, praktis hanya Rp 1,5 triliun, sisanya Rp 59 triliun menguap begitu saja.

“Atas fakta ini, pemerintah dan DPR harus bebenah mengevaluasi atas situasi terkini pemberatasan korupsi ditambah dengan anjloknya indeks persepsi korupsi dengan mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui fungsi-fungsi mereka,” ujar Kurnia menutup diskusinya.