Bandara Kertajati Layani Penerbangan ke Kuala Lumpur Mulai Mei 2023

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap telah melakukan pembahasan investasi di Bandara Kertajati Majalengka kepada sejumlah negara. Salah satu penawarannya adalah beberapa kemampuan yang dimiliki Bandara Kertajati yang dibangun pada 2018 itu.

Menhub Budi mengaku, telah menawarkan ke India, Singapura, hingga Arab Saudi. Menurutnya, panjang landasan saat ini jadi satu keistimewaan. Panjangnya sedikit dibawah landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta, dan setara dengan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo.

"Kertajati ini akan menjadi satu bandara yang premium ya karena panjang landasannya sama dengan Kulonprogo, sedikit dibawah Soekarno-Hatta yang 3300," kata Menhub Budi di Istana Negara, ditulis Sabtu (25/3/2023).

Dia menyebut, ini dibuktikan dengan berhasil lepas landasnya pesawat angkutan kargo terbesar, Antonov 124-100 dari Bandara Kertajati. Ini setelah singgah beberapa saat untuk mengambil barang yang ada di Indonesia.

Kedepannya, Menhub Budi bakal membahas mengenai kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai investor-investor dari 3 negara ini. Utamanya soal pembahasan awal.

Banyak Peminat

"Nah tentu dengan adanya kemampuan Kertajati ini, banyak investor yang hadir yang ingin join disitu. Kami bersama-sama dengan Pemda Jawa Barat akan mengawal proses apa yang akan dilakukan disana," ungkapnya.

"Tentu apa yang akan dilakukan disana sesuai dengan ketentuan. Apakah equitiy apakah joint venture seperti di Kualanamu, apakah seperti apa. Jadi ini dalam tahap due diligence yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dari Arab Saudi, dari India dan Singapura," sambung Menhub Budi.

Lebih lanjut, Menhub Budi juga mengaku telah melaporkan mengenai hal ini ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dari penuturannya, Jokowi telah merestui adanya investor asing yang masuk ke Bandara Kertajati.

Hanya saja, ada poin penting yang diminta Jokowi untuk diperhatikan secara detail. Yakni, mengenai aturan penanaman modal dan kerja sama dengan pihak asing.

"Ini juga sempet saya laporkan, bapak Presiden ini udah mengarahkan kepada saya, 'bisa dijalankan, diingat bahwa ada regulasi yang harus ditaati tidak boleh lari dari situ'. Jadi saya juga beberapa kali bertemu dengan Gubernur Jawa Barat untuk membahas ini agar tidak ada suatu pelanggaran," pungkasnya.