PrismaLink Permudah Pembayaran Perusahaan Multifinance

PrismaLink memfasilitasi pembayaran online bagi pelanggan Blibli dengan fitur Debitin. Kolaborasi ini melibatkan CIMB Niaga, sebagai mitra yang mengintegrasikan OCTO Cash by CIMB Niaga ke dalam Debitin. (Dok CIMB Niaga)

Liputan6.com, Jakarta Industri pembiayaan (multifinance) mengalami pertumbuhan signifikan selama 2022. Otoritas Jasa Keungan (OJK) mencatat akumulasi laba bersih dari 153 pemain multifinance per Desember 2022 naik hingga 33,17 persen (yoy).

Kondisi ekonomi nasional yang berdampak terhadap daya beli masyarakat dan optimisme para pelaku usaha turut mempengaruhi tren pertumbuhan ini.

Multifinance sendiri merupakan salah satu kategori bisnis yang diminati di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya orang yang memilih untuk membeli produk dengan metode pembayaran cicilan. Menanggapi tren ini, PrismaLink turut memberikan solusi kemudahan bagi para pemain multifinance di Indonesia.

CEO PrismaLink Laksono mengatakan bahwa sebagai perusahaan fintech, PrismaLink percaya bahwa untuk mengembangkan ekosistem pembayaran digital diperlukan adanya kolaborasi. Salah satunya dengan mitra multifinance di Indonesia.

“Saat ini masih cukup banyak multifinance di Indonesia yang menerima pembayaran pelanggan mereka secara manual atau offline melalui agen penagih. Di sini kami menyediakan sistem dan layanan yang dapat membantu multifinance langsung menerima pembayaran melalui berbagai kanal PrismaLink,” tambah Laksono, dikutip Jumat (31/3/2023).

Dalam penyediaan layanan bagi multifinance, PrismaLink membuka seluruh kanal pembayaran yang tersedia, baik melalui sembilan bank besar di Indonesia hingga gerai retail seperti Alfamart dan Indomaret. Penerimaan pembayaran pelangganpun jadi lebih mudah, dengan mengurangi biaya operasional penggunaan agen penagih.

“Kami ingin mempermudah proses pencatatan pembayaran secara otomatis bagi perusahaan multifinance, khususnya bagi mereka yang berada di daerah. Bila belum ada sistemnya, kami bisa siapkan. Kami juga berikan pelatihan kepada mitra multifinance untuk bisa menggunakan sistem siap pakai Prismalink, hingga layanan bantuan bila terjadi kendala,” lanjut Laksono.

Saat ini PrismaLink telah bekerjasama dengan puluhan perusahaan multifinance. Perusahaan-perusahaan ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia, seperti Tasikmalaya, Bandung, Palembang, Solo, Cirebon, Pontianak, Sukabumi, Bogor, Tegal, Semarang, Padang, Bengkulu, Gorontalo, Solok dan masih banyak lagi.

Bank Indonesia berencana untuk mengeluarkan mata uang digital yaitu Rupiah Digital. Mata uang ini diharapkan mempermudah masyarakat bertransaksi di era digital. Apa bedanya dengan uang elektronik?

2 dari 3 halaman

Kesulitan Mendata Pembayaran

Ilustrasi bayar tagihan — Kini, bayar tagihan Telkom tak lagi harus di kantor Telkom atau bank. Seperti apa metode pembayaran barunya?

Salah satu mitra multifinance PrismaLink yaitu PT. Columbus Mitra Adi Sarana telah bekerjasama sejak tahun 2021. Head ACC & Fin PT. Columbus Mitra Adi Sarana, Soni Triduta Purbolarang pun menceritakan bagaimana sistem PrismaLink membantu memberikan kemudahan bagi perusahaannya.

“Awalnya kami alami kesulitan mendata pembayaran pelanggan karena data yang tidak akurat dan tidak tahu pembayaran diterima dari pelanggan yang mana. PrismaLink memberikan sistem siap pakai. Ini mempermudah pelanggan kami melakukan pembayaran dan juga memudahkan kami untuk memiliki data pembayaran pelanggan yang lengkap,” jelas Soni.

Sebagai payment gateway, PrismaLink menyediakan all-in-one payment solution bagi mitra-mitra multifinance di Indonesia, baik yang sudah memiliki teknologi hingga yang belum.

“Ke depannya, kami akan terus meningkatkan jumlah mitra multifinance yang tersebar di Indonesia, baik di perkotaan maupun di daerah,” tutup Laksono.

3 dari 3 halaman

Gubernur BI Bocorkan 3 Kunci Transformasi Sistem Pembayaran ASEAN

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dalam 2 High-Level Seminar (HLS), diselenggarakan BI di Bali (28/3) sebagai side events pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN.

Melalui digitalisasi, ASEAN akan memimpin jalan dan menjadi contoh bagi dunia untuk konektivitas pembayaran lintas batas untuk mendukung ekonomi, inklusi keuangan serta dalam membuat kerangka kebijakan dan pengawasannya.

Sejalan dengan itu, inklusi keuangan yang erat dengan UMKM, sebagai skala usaha mayoritas di Negara ASEAN, perlu difasilitasi melalui strategi yang inovatif.

Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dalam 2 High-Level Seminar (HLS), diselenggarakan BI di Bali (28/3) sebagai side events pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN.

Seminar tersebut bertajuk From ASEAN to the World: Payment System in Digital Era dan Innovative Strategy to Further Enhance Financial Inclusion, yang merupakan pembahasan tematik berkaitan dengan 3 Priorities Economic Deliverables (PEDs) Keketuaan ASEAN Indonesia.

Seminar dihadiri para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara ASEAN beserta seluruh delegasi, akademisi, pelaku usaha sektor keuangan, dan para asosiasi bisnis.

Dalam sambutannya di HLS seputar sistem pembayaran, Gubernur Perry menggarisbawahi pentingnya kerangka integrasi digital ASEAN yang mempercepat digitalisasi negara ASEAN, integrasi ekonomi, dan konektivitas pembayaran antarnegara.

Untuk mencapainya, Gubernur Perry menyampaikan 3 kunci untuk membawa transformasi sistem pembayaran ASEAN sekaligus mengatasi risiko yang meliputinya, yaitu

melanjutkan Regional Payment Connectivity (RPC) yang telah disepakati oleh 5 negara ASEAN dan menyambut baik partisipasi negara ASEAN lainnya;
memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan, khususnya terhadap aset kripto;
mendorong kerja sama lintas batas untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan, memahami implikasi makroekonomi, dan pengembangan infrastruktur pendukungnya.

Digitalisasi pembayaran erat kaitannya dengan inklusi keuangan. Terkait hal itu, pada HLS kedua bertema inklusi keuangan, Gubernur Perry menyampaikan kunci untuk meningkatkan inklusi keuangan, yaitu

mengembangkan ekosistem untuk mendukung inklusi seperti pemberian insentif kepada UMKM untuk mengakses sektor keuangan;
pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung inklusi keuangan dan ekonomi, termasuk melalui digitalisasi pembayaran;
penguatan data guna mendukung inovasi pembukaan akses keuangan seperti credit scoring; dan
memperkuat literasi keuangan serta perlindungan konsumen.