Sederet Kerjasama Ekonomi di Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pernyataan bersama menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN, terkait inisiatif dalam kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Seperti diketahui, Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo hadir sebagai ketua dalam pertemuan pertama ASEAN Finance Ministers & Central Bank Governors Meeting (AFMGM) 2023 pada Jumat 31 Maret 2023.

Sri Mulyani mengatakan, pernyataan bersama itu menyoroti pentingnya kerjasama lintas sektoral untuk memperkaya proses kerjasama sektor keuangan.

"Beberapa poin penting yang disampaikan dalam pernyataan bersama tersebut antara lain usulan untuk membahas kerjasama antara otoritas keuangan dan kesehatan untuk memperkuat kapasitas kesehatan daerah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers AFMGM 2023 di Nusa Dua, Bali Jumat (31/3/2023).

Menkeu melanjutkan, usulan itu bertujuan untuk menyelesaikan laporan tentang penilaian kesenjangan dan modalitas pada penggunaan fasilitas keuangan regional, seperti Covid-19, dan tanggap darurat kesehatan masyarakat lainnya di ASEAN.

Kerjasama UMKM hingga Ketahanan Pangan

Selain itu, ada juga usulan kerjasama di bidang pembiayaan UMKM dan literasi pembiayaan digital. " Juga salah satu prioritas utama untuk mendukung inklusi keuangan UMKM dan akses pembiayaan lainnya," ungkap Menkeu.

Adapun pembahasan topik ketahanan pangan, inisiatif kerjasama yang kuat dengan badan-badan sektoral ASEAN terkait dukungan pembiayaan untuk mendorong kemakmuran dan stabilitas di kawasan.

"Hal ini akan berujung pada Deklarasi para pemimpin ASEAN tentang penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi," beber Sri Mulyani.

Promosi Perdagangan dan Investasi

Selain ketahanan pangan, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN juga fokus pada kerja sama keuangan untuk mempromosikan perdagangan dan investasi, yang meliputi perjanjian pajak bilateral dan penguatan kerja sama antara bea cukai dan otoritas pajak.

"Pembiayaan ramah lingkungan khusus untuk pejalan kaki juga telah dibentuk di bawah dana infrastruktur ASEAN atau AIF untuk kawasan tersebut," kata Menkeu.

Hal ini pun menjadi salah satu prioritas utama AFMGM untuk mendukung pendanaan iklim, menyediakan proyek pendanaan yang berasal dan menyusun pengetahuan serta peningkatan kapasitas untuk negara-negara ASEAN.