Sri Mulyani Kumpulkan Pajak Digital Rp1,53 Triliun di Awal 2023

Selain itu, sampai dengan 31 Maret 2023, pemerintah telah menunjuk 144 pelaku PMSE yang menjadi pemungut Pajak  Pertambahan Nilai (PPN). Di bulan Maret 2023  pemerintah melakukan 3 (tiga) penunjukan, yakni UpToDate, Inc., Cambridge University Press & Assessment UK, dan Prezi, Inc. 

“Tiga penunjukan dilakukan terhadap UpToDate, Inc., Cambridge University Press & Assessment UK, dan Prezi, Inc. S,” kata Dwi.

Sementara itu, di bulan yang sama, Pemerintah melakukan pencabutan izin pemungutan Bex Travel Asia Pte. Ltd.Pencabutan tersebut dilakukan karena Bex Travel Asia melakukan restrukturisasi usaha berupa pengalihan entitas yang beroperasi di Indonesia. 

“Bex Travel Asia Pte. Ltd. (dicabut izinnya)karena melakukan restrukturisasi usaha berupa pengalihan entitas yang beroperasi di Indonesia,” kata Dwi. 

Dwi mengatakan Pemerintah akan untuk terus menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital.

Hingga saat ini  DJP masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia. 

Kriteria pelaku usaha yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE yakni, nilai transaksi dengan pembeli Indonesia telah melebihi Rp600 juta setahun atau Rp50 juta sebulan; dan/atau jumlah traffic di Indonesia telah melebihi 12 ribu setahun atau seribu dalam sebulan.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com