Impor KRL Tak Diizinkan, Anak Buah Erick Thohir Tawarkan Solusi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir melalui Staf Khusus Menteri sekaligus Juru Bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, menyoroti salah satu poin hasik audit Badan Pengawasan Keuangan dan Perdagangan (BPKP) terkait pembatalan izin impor KRL bekas dari Jepang.

Terkait opsi retrofit, atau penambahan teknologi dan fitur baru pada sistem lama di gerbong KRL yang memasuki masa pensiun.

"BPKP sepintas ya mereka melihat masih ada gerbong-gerbong yang bisa dimanfaatkan. Ada beberapa poin, tapi detilnya nanti saya lihat ya," ujar Arya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (6/4/2023).

Selain upgrade gerbong KRL usang tersebut, Arya juga menyodorkan opsi berupa pengalihan sejumlah trainset KRL Jabodetabek ke rute dengan tingkat okupansi besar.

"Ada beberapa alternatif ya, ada juga yang kurang padat misalnya keretanya dialihkan ke yang padat," imbuh dia.

Terus Berdiskusi Soal Kebutuhan KRL

Menurut dia, solusi terbaik memang harus ditawarkan agar operasional KRL Jabodetabek tidak terganggu akibat adanya larangan tersebut. Terlebih kebutuhan masyarakat atas moda transportasi tersebut juga meningkat, ditambah adanya perpanjangan rute di beberapa ruas seperti ke arah Rangkasbitung dan Cikarang.

"Nanti kita cari solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan penumpang kereta yang memang bakal naik. Kan kebutuhan penumpang naik juga karena penambahan jalur, kan sekarang jalur ini sampai ke Rangkasbitung juga. Penambahan sebelumnya mungkin belum," ungkapnya.

Oleh karenanya, Arya menyebut Kementerian BUMN bakal terus berdiskusi dengan stakeholder terkait semisal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hingga Kementerian Perhubungan.

"Apapun namanya ini kan rekomendasi selalu harus pertimbangkan semua aspek, semua stakeholder, bukan condong ke mana. Kita cari solusi lah. Yang terbaik itu adalah kalau semua penumpang kereta bisa aman kemudian juga keretanya nyaman," pungkasnya.