Wanti-Wanti Kemenhub ke Maskapai di Mudik Lebaran 2023, Tiket Pesawat Harus Terjangkau

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan meminta maskapai penerbangan untuk transparan mengenai tarif tiket pesawat untuk periode mudik lebaran 2023. Khususnya tiket kelas ekonomi untuk penerbangan terjadwal.

Bentuk transparansinya dengan memasang papan pemberitahuan atau banner mengenai tarif tiket pesawat mudik Lebaran.

Ini tertuang dalam surat edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub tentang Pemasangan Banner Besaran Tarif Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri di Bandar Udara pada Periode Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023.

Imbauan ini merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 106 tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Kemudian, merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 7 Tahun 2023 tentang Besaran Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) Yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri,

"Bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka menyebarluaskan informasi dan publikasi kepada masyarakat dan pengguna jasa angkutan udara terkait tarif angkutan udara khususnya pada Periode Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023 (1444 H), diminta kepada Penyelenggara Bandar Udara (Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara) untuk menyampaikan," tulis surat yang diterima Liputan6.com, dikutip Rabu (5/4/2023).

Ketentuannya, informasi dan publikasi melalui media informasi yang jelas kepada pengguna jasa angkutan udara dan masyarakat secara umum dalam bentuk banner atau display di Bandar Udara terkait Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah.

Khususnya untuk seluruh rute penerbangan dari bandar udara terkait sesuai KM 106 Tahun 2019 dan besaran biaya tambahan (fuel surcharge) sesuai KM 7 Tahun 2023 dengan format yang sudah ditetapkan.

Kemudian, Informasi kepada pengguna jasa angkutan udara untuk melaporkan kepada pihak Penyelenggara Bandar Udara apabila terdapat pelanggaran berupa penerapan tarif angkutan udara yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku;

"Laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara apabila terdapat pelanggaran berupa penerapan tarif angkutan udara yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku," seperti dikutip.

"Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini diminta kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I s.d X untuk berkoordinasi dengan Penyelenggara Bandar Udara di Wilayah Kerjanya dalam penyediaan dan penyebarluasan informasi serta publikasi terkait Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah untuk seluruh rute penerbangan dari bandar udara terkait serta besaran biaya tambahan (fuel surcharge) di bandar udara tersebut," tutup surat tersebut.