Punya Kekayaan Rp 4,7 Miliar, Bupati Meranti Muhammad Adil yang Kena OTT KPK Tercatat Tak Punya Utang

Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT). Ternyata Bupati Meranti ini punya harta Rp 4,78 miliar.

Mengutip laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), tercatat kekayaan Bupati Meranti Muhammad Adil sebanyak Rp 4,78 miliar di 2021.

Paling besar kekayaan Adil 2021 itu ada di tanah dan bangunan dengan nilai Rp 4,36 miliar. Kemudian, ada harta berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp 174 juta dan harta kas atau setara kas Rp 244 juta.

Sebelumnha, Adil tercatat punya kekayaan lebih besar di 2020 dengan total Rp 4,8 miliar. Di tahun ini tanab dan bangunan mendominasi harta miliknya dengan Rp 4,39 miliar.

Tanah dan bangunan itu tersebar di Kepulauan Meranri, Bengkalis, dan Pekanbaru. Lalu, harta transportasi dan mesin denilai Rp 192 juta.

Bupati Meranti ini pernah menjadi sorotan media beberapa waktu lalu yang menyinggung soal besaran Dana Bagi Hasil (DBH) di Kepulauan Meranti. Kini, Adil dan sejumlah pejabat dikabarkan terkena OTT KPK.

Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan beberapa pihak lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 6 April 2023 malam.

Bupati Adil menjadi OTT KPK pertama di tahun 2023.

"Selama tiga bulan sejak Januari sampai dengan 31 Maret 2023, tidak ada tangkap tangan. Hari ini kita berhasil tangkap tangan bupati Meranti," ujar Ketua KPK Firli Bahuri saat dikonfirmasi, Jumat (7/4/2023).

Penangkapan terhadap Muhammad Adil ini terjadi tak lama setelah dirinya disorot lantaran memberhentikan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Pol Endar Priantoro.

Tak hanya itu, Firli juga diduga membocorkan penyelidikan dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM).

Terkait penangkapan Bupati Adil, Firli Bahuri mengeklaim dirinya bekerja profesional sesuai undang-undang.

"Saya selalu menyampaikan bahwa saya bekerja profesional sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada cacat hukum di akhir masa jabatan pimpinan KPK, karena kami berlima selalu hati-hati, proden, dan kompak dalam membuat keputusan. Setiap keputusan diambil secara bulat," kata Firli.