MTI: Jangan Sampai Pengembangan Kendaraan Listrik untuk Transisi Energi Gagal

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengingatkan Pemerintah dapat merumuskan kebijakan subsidi kendaraan listrik secara cermat, agar mencegah munculnya respon kritik yang mengatakan subsidi EV bakal salah sasaran dan mencederai keadilan masyarakat atau subsidi yang malah mendorong pembelian kendaraan baru yang akhirnya memperburuk kemacetan.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Damantoro, mengatakan subsidi BBM sudah menembus angka Rp 500 triliun, jauh melampaui anggaran pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur kesejahteraan masyarakat.

Sementara di sisi lain Indonesia sudah berkomitmen kepada dunia untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat yang mana strategi utamanya adalah transisi energi dari BBM ke listrik melalui konversi teknologi kendaraan dari kendaraan BBM ke kendaraan listrik (electric Vehicle-EV).

Transisi dari energi BBM yang saat ini masih disubsidi ratusan triliun merupakan pilihan kebijakan yang tidak mudah dan di masa depan pemerintah harus punya cara untuk merekonsiliasikannya.

"Jangan sampai terulang lagi, pengembangan EV yang sangat penting untuk transisi energi menjadi gagal karena kebijakan pemerintah yang tidak holistic dan kontinyu," kata Damantoro, Minggu (9/4/2023).

Menurutnya, rekonsiliasi kebijakan transisi dan subsidi energi akan menjadi semakin penting karena triliunan subsidi BBM sektor transportasi selama puluhan tahun telah menciptakan affordabilitas harga BBM yang semu, penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan, menyebabkan kemacetan, polusi udara, dan menggerus pajak rakyat.

Tak dipungkiri bahwa kebijakan subsidi EV tidak terlepas dari scenario net zero emission yang menargetkan penjualan sepeda motor di tahun 2030 bisa 100 persen sudah elektrik. Untuk itu perlu disrupsi bagi pasar otomotif yang tiap tahunnya menjual 1 juta mobil dan 7 juta sepeda motor BBM.

Kata Damantoro, sebagaimana disampaikan Menteri Perindustrian, subsidi ini untuk memberikan sinyal positif kepada pabrikan EV untuk mau mengambil keputusan investasi jangka panjang sebesar yang nilainya puluhan triliun rupiah tanpa mendorong kemacetan baru karena konsumsi berlebihan.

Dia menegaskan, Pemerintah juga perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai konsep subsidi yang sebenarnya adalah pemotongan pajak untuk KBLBB.

Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa pemberian insentif berupa pemotongan pajak tersebut dapat memicu perpindahan dari kendaraan BBM ke KBLBB. Perpindahan tersebut dapat mengurangi konsumsi BBM, sehingga mengurangi kehilangan devisa karena impor dan mengurangi subsidi BBM.