Aturan PNS Lebih dari 1.000 Regulasi, Menteri PANRB: Overregulated

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa saat ini ada lebih dari 1.000 regulasi yang overregulated terkait Aparatur Sipil Negara, tetapi belum bisa mendorong PNS menjadi profesional dan berkelas dunia.

"Terkait dengan penyederharnaan regulasi ASN, kami sedang bekerja keras dengan lintas Kementerian, yang dikoordinasi dengan deputi SDM," ungkap Azwar Anas dalam Raker Komisi II DPR RI dengan Menteri PANRB yang disiarkan secara daring pada Senin (10/4/2023).

Maka pilihan pertama, menurut Azwar, adalah revisi pada Undang undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang sedang diprakarsai oleh DPR, dan perumusan Peraturan Pemerintah Manajemen Pegawai ASN, dengan mencabut seluruhnya dari 37 peraturan dan mencabut sebagian 16 peraturan yang diprakarsai oleh Kementerian PANRB.

"Termasuk nanti akan mencabut 11 PP, 295 Perpres, 1 Keppres," beber Azwar. Adapun pencabutan sebagian pada 8 PP, 4 Perpres, 3 Keppres, dan 1 Peraturan Menteri PANRB.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaksanakan uji publik rancangan revisi Peraturan Menteri PANRB Nomor 13/2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menjelaskan, perubahan ini nantinya bisa disisipkan kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah.

"Disini juga akan dibahas proses penilaian kinerja bukan lagi dari butir kegiatan, tapi dari hasil kualitas kinerja, ekspektasi atasan, dan perilaku individu PNS," jelas Aba dalam keterangan tertulis, Kamis (14/7/2022).

Aba menegaskan, perubahan ini tidak akan merugikan pihak manapun. Namun menjadi momentum untuk melakukan penyederhanaan.

Ada tiga poin penyederhanaan birokrasi. Pertama, struktur organisasi berbasis kinerja. Kedua, bisnis proses lebih sederhana atau efisien serta berbasis pada output dan keahlian.

Sedangkan poin ketiga, cascading tugas dan fungsi organisasi ke tugas dan fungsi pada ekspektasi kinerja pejabat fungsional. Dalam rancangan perubahan itu, kinerja pejabat fungsional akan dinilai apakah pejabat tersebut sudah memenuhi ekspektasi atau target atasannya. Kemudian akan ada penilaian kinerja berdasarkan konversi predikat hasil evaluasi.

"Tim penilai tidak ada lagi. Namun perlu atasan berkoordinasi dengan instansi pembina sehingga instansi pembina punya peran karena memiliki kompetensi pembinaan jabatan fungsional," terang Aba.