Sri Mulyani Bongkar Skandal Emas Rp 189 Triliun Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan hasil tindaklanjut terhadap aksi transaksi janggal di lingkungan Kementerian Keuangan. Menurut pengakuannya, nilai transaksi janggal yang menjerat Kemenkeu sejak 2009-2023 sekitar Rp 3,3 triliun.

'Angka tersebut didapat dari 129 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang terkumpul selama 14 tahun tersebut.

"Jumlah pegawai Kemenkeu yang disebutkan di dalam surat 348 pegawai. Sebanyak 164 pegawai sudah terkena hukdis (hukuman disiplin) sesuai peraturan perundang-undangan soal Kepegawaian," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Selasa (11/4/2023).

Dari jumlah 164 pegawai tersebut, ia menyampaikan, sebanyak 37 pegawai diberhentikan, 20 pegawai dibebastugaskan, dan 64 pegawai mengalami penurunan pangkat. Kemudian, teguran sampai penundaan kenaikan pangkat kepada 43 pegawai.

Sementara untuk 184 pegawai Kemenkeu terlibat transaksi janggal lainnya, sebanyak 13 diantaranya sudah divonis pengadilan. Lalu, proses audit investigasi dan/atau klarifikasi 41 pegawai.

"Ini berarti kami me-refer ke APH (aparat penegak hukum), ada 41 pegawai yang sedang dalam proses audit investigasi atau klarifikasi. Dan, 12 pegawai dari data yang disebutkan Rp 3,3 triliun adalah terkait clearence untuk promosi dan mutasi," paparnya.

"Sebanyak 13 pegawai sudah pensiun atau mengundurkan diri, 79 belum ditemukan indikasi pelanggaran. Namun datanya tetap kita gunakan dari PPATK untuk profile pegawai tersebut," terang Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menemukan ada data double dari surat PPATK terhadap 26 pegawai. 9 surat dalam hal ini diselesaikan bersama aparat penegak hukum untuk 9 kasus.

"Jadi untuk seperti ini kami mengkategorikan sudah ada tindak lanjut. Untuk bisa menunjukan kepada Komisi III, ini bahkan tidak kami sampaikan di Komisi XI, ini loh 129 surat," tegas Sri Mulyani.