101 Paket Pembangunan IKN Sudah Kontrak, Nilainya Rp 26,8 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara alias IKN, 101 paket pembangunan dengan nilai Rp 26,8 triliun berstatus sudah terkontrak. Dengan demikian, proyek IKN berjalan sesuai rencana.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yudha Mediawa mengatakan, jumlah itu sekitar 63,92 persen dari paket khusus IKN tahun 2022-2023 sebanyak 158 paket, senilai Rp 51,38 triliun.

"Paket yang sedang dilelang sebesar 9,49 persen atau 15 paket. Dengan rincian sudah penetapan sebanyak 5 paket senilai Rp 85,3 miliar, dan belum penetapan sebanyak 10 paket senilai Rp 1,86 triliun," jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (12/4/2023).

Terkait progres pelaksanaan lelang/tender tahun anggaran 2023, Yudha menyebutkan, hingga 6 April 2023 telah dilaksanakan proses pemilihan sebanyak 2.579 paket. Dengan status sudah terkontrak 45,25 persen atau 1.167 paket, sudah Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) sebanyak 120 paket, sementara yang belum lelang sebanyak 386 paket.

"Sementara sebesar 35,13 persen atau 906 paket dalam proses lelang, dengan rincian 636 paket belum penetapan, 165 paket sudah Berita Acara Hasil Pemilihan, dan 105 paket sudah penetapan," terangnya.

Lebih lanjut, Yudha menyampaikan, berdasarkan data seleksi/tender 2022 yang telah dilaksanakan sebelumnya, total 872 paket atau sekitar 82 persen dari total 1.062 paket pekerjaan konstruksi yang pengerjaannya dilaksanakan sepenuhnya oleh penyedia jasa lokal.

"Sedangkan hanya 180 paket atau sekitar 18 persen yang pengerjaannya dilaksanakan oleh penyedia jasa dari luar provinsi setempat," ungkap dia.

2 dari 3 halaman

Ketentuan

Titik 0 IKN — Titik Nol IKN Nusantara yang kini disulap menjadi lebih cantik. (foto: Abdul Jalil)

Dikatakan Yudha, sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No 12 Tahun 2021, pelaku usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil pada provinsi setempat dapat berpartisipasi dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan mekanisme sub kontrak untuk pekerjaan dengan segmentasi besar, mekanisme sub kontrak dan KSO untuk segmentasi menengah, serta dapat langsung mengikuti tender untuk segmentasi kecil.

"Untuk pemberdayaan pengusaha lokal di daerah dilakukan dengan Pelatihan ahli PJTBU (Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha) dan PJSKBU (Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha), Pelatihan SMKK (Sistem ManajemenKeselamatan Konstruksi), dan Pemberdayaan OPD (OrganisasiPerangkat Daerah) yang membidangiJasa Konstruksi," kata Yudha.

Sedangkan untuk mendukung peningkatan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN), Yudha mengatakan saat ini tercatat sudah sebanyak 3,4 juta PDN masuk e-katalog, dari sebelumnya hanya50 ribu produk.

"Pembelian PDN mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Target PDN PUPR tahun 2023 sebesar 95 persen dari pagu, atau sebesar Rp 118,94 triliun," sebutnya.

3 dari 3 halaman

E-Katalog

Untuk implementasi e-katalog sektoral, Yudha menyebutkan, hingga 31 Maret 2023, total e-katalog sektoral PUPR sebanyak 28 etalase terdiri dari 139 kategori produk dan digunakan oleh 1.806 penyedia.

"Nilai rupiah yang telah dibelanjakan melalui e-katalog sektoral telah mencapai sebesar Rp 10,2 triliun. Sebagian besar pembelanjaan dilakukan oleh Kementerian PUPR sendiri melalui balai-balai pelaksana di daerah. Sementara itu sisanya oleh instansi lain," paparnya.