Menhub Buka Suara Soal OTT KPK Terkait Suap Proyek Kereta Api

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi ikut buka suara perihal kasus suap proyek kereta api yang melibatkan jalur Trans Sulawesi. Diketahui, proyek ini baru saja diresmikan Jokowi pada akhir Maret lalu.

Namun kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait proyek di jalur kereta Sulawesi Selatan, pada Rabu (12/4/2023).

Menhub Budi Karya menyampaikan keprihatinannya atas adanya kasus proyek perkeretaapian yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Perhubungan.

“Kami sampaikan permohonan maaf atas kejadian ini dan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang. Kami siap bekerja sama serta mendukung KPK dan pihak terkait lainnya untuk menuntaskan kasus ini,” ujar Menhub, di Jakarta, Kamis (13/4/2023).

Menhub menjelaskan, tidak menoleransi tindakan yang bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi dan akan menindak tegas jajarannya jika terjadi pelanggaran.

“Kami berkomitmen untuk turut memberantas korupsi khususnya di lingkungan Kemenhub, dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan tata kelola yang baik, serta melakukan peningkatan pengawasan oleh fungsi terkait,” ucap Menhub.

Ke depan, Menhub akan melakukan audit untuk memastikan proyek-proyek yang diindikasikan tersebut tetap memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaikoperasian.

“Kami juga akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan proyek-proyek infrastruktur lainnya, dan memastikan kualitasnya untuk menjamin keselamatn transportasi,” tutur Menhub.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti uang miliaran rupiah, hasil pengungkapan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa, Sumatera dan Sulawesi.

"Tim KPK amankan barang bukti berupa uang sebesar sekitar Rp2,027 Miliar, US$20.000, kartu debit senilai Rp346 juta, serta saldo pada rekening bank senilai Rp150 juta sehingga secara keseluruhan setara sekitar Rp2,823 Miliar," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Kamis (14/4/2023).

Johanis mengatakan, terdapat dugaan rekayasa lelang dan tindak pidana korupsi untuk memenangkan pengejerjaan beberapa proyek pembangunan dan pemeliharaan Jalur Rel Kereta Api oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pada Tahun Anggaran 2021 – 2022, di antaranya:

1. Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda Solo Balapan – Kadipiro – Kalioso;
2. Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api di Makassar Sulawesi Selatan;
3. 4 Proyek konstruksi Jalur Kereta Api dan 2 proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat;
4. Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa-Sumatera.