Progres Pembangunan IKN Nusantara Capai 26 Persen, Mayoritas Infrastruktur Dasar

Dhony menyampaikan, selain gedung pemerintahan dan hunian, di IKN juga akan dibangun sejumlah sarana dan prasarana lainnya, seperti sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan.

“Untuk pendidikan ini juga ada arahan dari Bapak Presiden untuk mempercepat pembangunan sekolah-sekolah di mana akan diberikan, baik untuk swasta maupun yang sekolah negeri, bantuan-bantuan dalam rangka mengakselerasi penyelenggaraan sekolah unggul yang akan berada di IKN,” kata Dhony.

Di bidang kesehatan, lanjut Dhony, Presiden Jokowi menekankan agar di IKN dibangun fasilitas kesehatan berskala internasional.

“Ada beberapa rumah sakit yang sudah berminat dan segera akan kita umumkan, mudah-mudahan di bulan Mei sudah ada yang terpilih, yang sesuai arahan Pak Presiden, ini rumah sakit unggul yang harus ada kerja sama dengan internasional,” tandas Wakil Kepala Otorita IKN. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum meneken aturan berupa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai hak keuangan pegawai Otorita Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara. Dia menyebut masih ada konsolidasi antar-kementerian.

Diketahui, sebelumnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono curhat kalau sejumlah pegawai Otorita IKN belum mendapat gaji. Salah satunya karena belum adanya Perpres yang mengatur soal Hak Keuangan pegawai IKN.

"Ya kalau sampai di meja saya detik itu juga saya tandatangani," ujarnya usai meresmikan apartemen Semesta Mahata Margonda, di Depok, Kamis (13/4/2023).

Salah satu yang menurutnya jadi sebab belum ditekennya aturan itu karena masih ada konsolidasi yang perlu dilakukan antar-kementerian.

"Tapi memang kita ini kan membuat perpres, dan menghitung tunjangan itu kan juga memerlukan konsolidasi antar-kementerian," ujarnya.

Namun, dia memastikan, belum terbitnya Perpres bukan berarti menghilangkan hak bagi pegawai Otorita IKN. Kendati, dia juga ingin ada percepatan soal bahasan agar Perpres bisa segera diterbitkan.

"Tapi kan yang penting haknya tidak hilang dan akan kita percepat, kemarin baru saja kita bicarakan," katanya menjelaskan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, peraturan presiden (perpres) yang mengatur hak keuangan pegawai Otorita Ibu Kota Negara (IKN) sudah diputuskan.

Hal ini menyusul pejabat eselon I ke bawah yang bekerja di Otorita IKN Nusantara belum digaji selama berbulan-bulan.

"Sudah. Sudah diputuskan. Sudah selesai. Tinggal proses," kata Mahfud kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Meski begitu, Mahfud belum menjawab kapan kepastian pegawai IKN akan mendapatkan gajinya setelah perpres tersebut sudah diputuskan. "Ya nanti," ujarnya.