Posko THR Kemnaker Sudah Terima 938 Aduan, Terbanyak dari DKI Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan aturan pemberian tunjangan hari raya, atau THR 2023. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M//HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

Seluruh pengusaha/perusahaan wajib membayar Tunjangan Hari Raya kepada pekerja atau buruh paling lambat H-7 Lebaran Idul Fitri 1444 H. Selain itu, proses pembayarannya harus langsung dibayar penuh, tak bisa dicicil.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR, Kemnaker telah membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023 pada 28 Maret 2023. Posko THR telah memberikan 1.988 layanan, terdiri dari 1.050 layanan konsultasi dan 938 layanan aduan.

"Posko THR bertujuan sebagai tempat pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pemberian THR keagamaan tahun 2023, yang mengintegrasikan Posko THR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis, Minggu (16/4/2023).

Rincian konsultasi dan Aduan Soal THR

Anwar Sanusi menjelaskan, 1.050 layanan konsultasi tersebut merupakan rekapitulasi layanan konsultasi Posko THR pada rentang 28 Maret 2023 sampai dengan 14 April 2023 di 34 provinsi.

"Hari ini merupakan hari terakhir pembayaran THR keagamaan oleh perusahaan. Oleh karenanya, kami mengimbau dan mengingatkan komitmen teman-teman pengusaha terhadap pembayaran THR tahun ini," katanya.

Sedangkan 938 layanan aduan merupakan rekapitulasi layanan aduan Posko THR pada rentang 28 Maret 2023 sampai dengan 15 April 2023, yang mencakup 669 perusahaan. Dari 938 aduan tersebut, 23 di antaranya telah ditindaklunjuti.

Secara rinci, 938 aduan tersebut terdiri dari 468 aduan THR tidak dibayarkan; 337 aduan pembayaran THR tidak sesuai ketentuan; dan 93 aduan THR terlambat dibayarkan.

Dari sisi sebaran:

• Provinsi Aceh (3);
• Provinsi Sumatera Utara (16);
• Sumatera Barat (16);
• Riau (16);
• Jambi (8);
• Sumatera Selatan (17);
• Bengkulu (0);
• Lampung (3);
• Kepulauan Bangka Belitung (4);
• Kepulauan Riau (12);
• DKI Jakarta (312);
• Jawa Barat (217);
• Jawa Tengah (106);
• DIY (25);
• Jawa Timur (52);
• Banten (76).
• Provinsi Bali (4);
• NTB (2);
• NTT (1);
• Kalimantan Barat (4);
• Kalimantan Tengah (4);
• Kalimantan Selatan (9);
• Kalimantan Timur (8);
• Kalimantan Utara (1);
• Sulawesi Utara (1);
• Sulawesi Tengah (4);
• Sulawesi Selatan (9);
• Sulawesi Tenggara (3);
• Gorontalo (1);
• Sulawesi Barat (0);
• Maluku (1);
• Maluku Utara (1);
• Papua (2);
• Papua Barat (0).

"Atas aduan-aduan tersebut, Kami akan menindaklanjutinya baik melalui Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota," ujarnya.