Bertemu Presiden FATF di Washington AS, Sri Mulyani Bahas Keanggotaan Penuh Indonesia

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, menyebut semua negara Financial Action Task Force (FATF) setuju Indonesia menjadi anggota FATF.

Bahkan negara-negara tersebut mengapresiasi kemajuan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU-PT) Indonesia.

"Sudah disepakati oleh semua negara anggota FATF bahwa tidak ada yang keberatan Indonesia menjadi anggota FATF. Secara eksplisit semua negara menyampaikan penghargaan dan dukungannya atas kemajuan pencegahan dan pemberantasan TPPU-PT Indonesia," kata Kepala PPATK Ivan kepada Liputan6.com, Kamis (9/3/2023).

Saat ini, status Indonesia sudah masuk dalam tahapan action plan. Rencananya keanggotaan Indonesia di lembaga anti pencucian uang akan diumumkan pada Juni 2023, jika tidak ada kendala yang menghalangi seperti covid-19 maupun yang lainnya.

"Sekarang kita masuk dalam tahapan action plan dan secara resmi pengumuman mengenai keanggotaan Indonesia di FATF akan diputuskan bulan Juni 2023, jika tidak ada kendala covid dan lain-lain," katanya.

Semua proses pengajuan Indonesia menjadi anggota FATF berjalan sesuai harapan. Semua pihak mendukung terwujudnya cita-cita tersebut.

"Semua proses berjalan sesuai harapan Alhamdulillah berkah sinergitas dan soliditas semua pemangku kepentingan," ungkapnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Indonesia menjadi satu-satunya negara anggota G20 yang belum menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF).

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers pertemuan bilateral dan menghadiri IMF-JICA Joint Conference on Recovery from the Pandemic in Developing Asia, di Tokyo, Jepang, Selasa (14/2/2023).

"Kami juga membahas mengenai membership Indonesia di Financial Action Task Force. Ini adalah task force dari kerjasama antar negara-negara di dunia, dan Indonesia satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota penuh dari FATF," kata Menkeu.

Padahal jika Indonesia menjadi anggota penuh FATF akan memberikan dampak yang positif, yaitu reputasi Indonesia di mata dunia akan semakin bagus.

"Di mana peranan di mana keinginan Indonesia menjadi membership, akan sangat menentukan terhadap reputasi Indonesia di dalam task force yang menangani mengenai illegal flow of financing terutama financial terorism yang perlu untuk bersama-sama di atasi di seluruh dunia," ujar Menkeu.

Sebelumnya pada pertengahan 2022 lalu, Indonesia telah menjalani serangkaian tahapan untuk bisa menjadi anggota penuh organisasi intenasional anti pencucian uang atau Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF).

Organisasi yang disebut Financial Action Task Force (FATF) ini memiliki 39 anggota. Dari daftar seluruh negara yang menjadi anggota penuh, Indonesia masih menjankan penilaian yang akan diputuskan pada tahun 2023.

Namun, hingga kini Indonesia masih berada pada posisi anggota dalam kategori observer. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang ada dalam status tersebut.