Harga Referensi Menguat, Bea Keluar Sawit periode 16–30 April 2023 Ditetapkan USD 124 per MT

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menyalurkan dana bagi hasil dari sektor perkebunan kelapa sawit, atau DBH sawit minimal Rp 1 miliar kepada 350 daerah penghasil. Kebijakan ini dibuat setelah Kementerian Keuangan mengalokasikan Rp 3,4 triliun untuk DBH sawit di APBN 2023.

"Kami mengusulkan diterapkannya batas minimum alokasi per daerah untuk tahun anggaran 2023, yaitu untuk setiap daerah paling tidak mendapatkan Rp 1 miliar per daerah," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (11/4/2023).

Untuk perhitungan alokasi per daerah, Sang Bendahara Negara membaginya jadi dua. Pertama, tergantung dari luas lahan dan tingkat produktivitas lahan. Kedua, alokasi berbasis kinerja, yakni bagaimana perubahan tingkat kemiskinan dan rencana aksi daerah (RAD) kelapa sawit berkelanjutan.

"Berdasarkan data yang dimiliki saat ini, jumlah daerah yang akan menerima DBH sawit adalah 350 daerah. Ini terdiri dari daerah penghasil, daerah perbatasan dengan daerah penghasil, dan provinsi dimana daerah penghasil tersebut ada. Di dalamnya termasuk 4 daerah otonomi baru (DOB) di Papua," terangnya.

Adapun secara perhitungan, ongkos DBH sawit sebesar Rp 3,4 triliun ini didapat dari total alokasi DBH pada APBN 2023, yakni Rp 136,25 triliun. Angka itu didapat sesuai hasil rapat kerja Badan anggaran DPR RI dengan pemerintah pada saat pembahasan APBN 2023.

Sumber dananya berasal dari pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK). "Besarnya porsi DBH sawit minimal 4 persen, dan dapat disesuaikan dengan memperhatikan sama keuangan negara," imbuh Sri Mulyani.

Terkait formula pembagiannya, ia mengatakan, satu provinsi akan mendapatkan 20 persen DBH dari yang minimal 4 persen, kabupaten/kota penghasil 60 persen, sedangkan kabupaten/kota berbatasan 20 persen.

Dengan demikian, apabila DBH tadi minimal 4 persen dari sumber dananya, maka proporsi dari penerimaan provinsi sebesar 20 persen kali 4 persen, atau 0,8 persen dari sumber dana untuk DBH tersebut.

Demikian juga dengan kabupaten/kota penghasil, 60 persen kali 4 persen yaitu 2,4 persen, dan kabupaten/kota perbatasan 20 persen kali 4 persen berarti 0,8 persen.

Namun, lantaran jumlah dan harga dari pungutan ekspor dan bea keluar sawit sangat tergantung daripada harga dan tarif, Sri Mulyani usul diterapkannya batas minimum alokasi per daerah. Sehingga, masing-masing daerah minimal mendapat Rp 1 miliar DBH sawit untuk tahun anggaran 2023.

"Karena nanti kita lihat tahun 2022, beberapa bulan PE dan BK itu nol. Sehingga penerimaannya nol. Sehingga yang menjadi sumber dana untuk dibagi hasilkan nol. Maka, nanti jumlahnya menjadi terlalu kecil, ada daerah yang mendapat sangat kecil," ungkapnya.

"Kami memutuskan ada batas minimum alokasi per daerah, minimal mereka mendapatkan Rp 1 miliar per daerah," kata Sri Mulyani.