Liputan6.com, Jakarta Selain Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), PT PLN (Persero) turut berkolaborasi dengan perusahaan penyedia teknologi asal Jerman, Siemens di Hannover Messe 2023, Jerman.
Dalam hal ini, PLN menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Siemens Energy untuk kerjasama dan implementasi teknologi energi berkelanjutan. Kolaborasi ini dijalin dalam rangka mengakselerasi transisi energi di Tanah Air.
Baca Juga
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, kedua belah pihak akan bekerja sama dalam menyukseskan transisi energi di Indonesia. Termasuk di dalamnya studi kelayakan awal untuk menyertakan anak perusahaan dan perusahaan afiliasi masing-masing.
Advertisement
"Kami mengapresiasi Siemens Energy selaku perusahaan global yang akan membawa teknologi terbarunya dalam program energi hijau dan dekarbonisasi ini. Kolaborasi ini searah dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mereduksi emisi karbon sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi," jelas Darmawan, Selasa (18/4/2023).
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PLN, Hartanto Wibowo menyampaikan, melalui kerjasama ini akan ada peningkatan kapasitas pegawai di PLN untuk mengembangkan teknologi energi berkelanjutan. Ini dinilai jadi langkah penting PLN dalam rangka mengurangi ketergantungan akan energi fosil.
"Di tengah cepatnya peningkatan demand energi dewasa ini, pengembangan teknologi berkelanjutan adalah langkah besar yang diambil PLN untuk meningkatkan ketahanan energi domestik," ujar Hartanto.
Â
Upaya Pemerintah Indonesia
Hartanto memaparkan, setelah peluncuran Energy Transition Mechanism (ETM) di KTT G20, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya pengembangan sektor energi yang adil dan terjangkau bagi masyarakat. Tujuannya ialah mencapai target net zero emission pada 2060.
Diharapkan dengan dukungan dan kolaborasi Siemens Energy, implementasi teknologi berkelanjutan bisa segera terwujud di Indonesia.
"Semoga kolaborasi ini berjalan lancar dan memberikan keuntungan untuk semua pihak. Hal ini juga menjadi cerminan bahwa kita bersama-sama untuk maju demi menciptakan masa depan yang lebih baik," pungkas Hartanto.
Advertisement
Indonesia dan Amerika Serikat Sepakat Kerja Sama Energi Bersih, Termasuk Teknologi Pintar di IKN
Pemerintah RI melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Amerika Serikat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Clean Energy Working Group Indonesia-Amerika Serikat. Kesepakatan ini menandai pendirian kelompok kerja untuk pengembangan energi bersih di Indonesia.
MoU tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana bersama Assistant Secretary of Commerce dan Director General of the US and Foreign Commercial Service, US Department of Commerce Arun Venkataraman.
Rida menyampaikan, MoU Clean Energy Working Group akan menjadi dasar dari kerja sama serta mendorong kerja sama bilateral di bidang energi bersih. Termasuk mempromosikan teknologi kota pintar untuk ibu kota Nusantara alias IKN.
"MoU ini akan menjadi dasar hubungan kerjasama serta mendorong dan mempromosikan kerjasama bilateral di bidang energi bersih dan terbarukan di Indonesia. Ini akan mencakup berbagai bidang, seperti CCUS, keamanan siber, teknologi SMR, panas bumi, bioetanol, dan teknologi kota pintar untuk ibu kota baru, IKN," jelasnya di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (16/3/2023).
Adapun kerjasama kedua negara ini juga akan menggantikan MoU Power Working Group yang sebelumnya ditandatangani pada 2015.
Menurut Rida, Pemerintah RI akan menggunakan working group ini untuk mendukung tujuan elektrifikasi dan pembangunan ketenagalistrikan Indonesia. Dengan fokus awal untuk membantu Indonesia mencapai 23 persen bauran energi dari EBT pada 2025 dan mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060, atau lebih cepat.
Kolaborasi
Untuk menindaklanjuti penandatanganan ini, Pemerintah RI mengundang badan usaha Amerika Serikat untuk berkolaborasi. Tidak hanya untuk investasi tetapi juga meningkatkan teknologi transisi energi di Indonesia.
"Dari sisi regulasi, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 yang telah dikeluarkan, adalah wujud komitmen Pemerintah dalam upaya percepatan pengembangan EBT secara nasional," terang Rida.