Hadi Tjahjanto Sidak Kantor BPN Jakarta Barat, Pastikan Warga Dilayani Usai Libur Panjang Lebaran 2023

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto kembali melakukan kunjungan kerjanya ke Kalimantan Timur. Kali ini dia menyambangi Lamin Adat, Pemung Tawai, Desa Budaya Dayak Pampang, Kota Samarinda.

Di sana, mantan Panglima TNI ini membagikan secara simbolis 11 sertifikat yang mewakilili 89 Sertifikat tanah milik warga Dayak di Desa Budaya Pampang tersebut.

"Pembagian sertifikat ini merupakan wujud nyata program pemerintahan Jokowi, bahwa tidak satupun yang ditinggalkan dalam program PTSL dan sertipikasi nasional ini. Termasuk Warga Suku Dayak di Kalimantan Timur," kata Hadi dalam keterangannya, Kamis (6/4/2023).

Dia menuturkan, Suku Dayak adalah yang merawat budayanya, tidak semua warga negara mampu melakukan itu.

"Karenanya harus diberikan prioritas dan apresiasi berupa kepastian hukum atas tanah mereka. Supaya ke depan tidak ada gangguan dari mafia tanah yang berpotensi menggusur kebudayaan kita juga," ungkap Hadi.

Dalam kesempatan ini, dia juga menyempatkan diri mendatangi rumah warga Dayak untuk berbincang dan berkomunikasi. Selain itu, Hadi juga mengunjungi sentra kerajinan tangan UMKM Warga Dayak.

"Saya membelikan untuk keluarga saya beberapa kerajinan tangan. Istri saya sangat suka dengan kerajinan tangan apalagi seperti yang diproduksi langsung oleh warga suku Dayak ini," jelas dia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mendeklarasikan Kota Bontang, Kalimantan Timur sebagai kota lengkap.

Artinya Kota Bontang adalah kota ketiga di Indonesia setelah Denpasar dan Madiun yang dinyatakan lengkap.

"Hari ini kita deklarasikan Kota Bontang sebagai Kota Lengkap. Kota Bontang merupakan kota pertama di Kalimantan sekaligus yang ketiga di nasional setelah Kota Denpasar dan Kota Madiun." kata Hadi saat deklarasi di Bontang, dalam keterangannya, Rabu (5/4/2023).

Dia menuturkan, ada banyak keuntungan yang didapat Kota Bontang. Di antaranya, meminimalkan kasus sengketa dan konflik tanah. Sebab, semua batas-batasnya sudah jelas. Selain itu, juga menutup ruang gerak bagi mafia tanah.