Freeport Indonesia Terancam Tutup Jika Kontrak Tak Diperpanjang?

Kereta tambang bawah tanah Freeport Indonesia — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mengatakan PT Freeport Indonesia (PTFI) terancam tutup jika tidak diperpanjang kontraknya. (dok: PTFI)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mengatakan PT Freeport Indonesia (PTFI) terancam tutup jika tidak diperpanjang kontraknya.

Bahlil mengungkapkan, Freeport mampu memproduksi konsentrat per tahun sebanyak 3 juta ton. Diantaranya 1,3 juta ton diolah di smelter lama dan sisanya sebanyak 1,7 juta ton akan diolah di smelter baru yang masih dibangun.

Menurut prediksi, konsentrat tersebut akan habis tahun 2035. Bahkan, kata Bahlil, sekarang saja produksinya sudah mulai menurun, karena cadangannya mulai habis.

Lantaran, cadangan sekarang yang mereka produksi merupakan hasil eksplorasi tahun 90an. Eksplorasinya itu butuh 10-15 tahun, maka jika Pemerintah tidak memperpanjang kontrak tersebut, bisa dipastikan Freeport tahun 2040 bisa tutup.

"Maka di 2035 itu dapat dipastikan sampai 2040 Freeport tutup. Kalau dia tutup, siapa yang rugi? Ini Freeport bukan lagi punya Amerika, sekarang punya Indonesia, 51 persen,” kata Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (28/4/2023).

Diketahui, kepemilikan saham mayoritas Freeport Indonesia lebih besar dimiliki pemerintah yakni 51 persen, sementara sisanya digenggam Freeport McMoRan (FCX).

Disamping itu, sangat disayangkan kata Bahlil, apabila kontrak tidak diperpanjang, sebab pendapatan PT Freeport Indonesia dari tahun ke tahun terus membaik.

"Bahkan dalam laporan Freeport kepada Pemerintah, tahun 2024 potensi utang BUMN dalam mengambil alih PT Freeport itu kemungkinan besar akan lunas 2024. Maka, Pemerintah sedang memikirkan perpanjangan dengan penambahan saham, dimana Pemerintah akan menambah saham sekitar 10 persen," pungkasnya.

2 dari 3 halaman

Jokowi Restui Freeport Indonesia Ekspor Konsentrat Tembaga Setelah Juni 2023

Tambang PT Freeport Indonesia di Papua. Foto: Liputan6.com/Ilyas Istianur P

Menteri Energi dan Sumber Daya Mimneral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah membolehkan PT Freeport Indonesia untuk melakukan ekspor konsentrat tembaga setelah Juni 2023.

"(Keputusannya) boleh (ekspor konsentrat tembaga), sampai progresnya komitmen dia untuk menyelesaikan (smelter) dan tidak boleh lebih dari pertengahan tahun depan," kata Arifin Tasrief dikutip dari Antara, Jumat (28/4/2023).

Berdasarkan amanat UU No 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), pemerintah mulai menghentikan ekspor komoditas mineral mentah termasuk konsentrat tembaga setelah 10 Juni 2023, namun Freeport diizinkan ekspor sampai smelter yang dibangun mulai operasi pasar 2024.

Sebelumnya CEO Freeport-Mcmoran Inc. sekaligus Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia Richard C Adkerson mengatakan pihaknya sedang bernegosiasi untuk memperoleh persetujuan kelanjutan ekspor konsentrat tembaga setelah 10 Juni 2023 sampai pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga baru di Manyar, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, beroperasi penuh pada 2024 mendatang.

"Kita pertimbangkan apa yang sudah terbangun dari komitment proyeknya. Kita pertimbangkan kendala yang dihadapi pembangunannya, kan waktu COVID-19, kontraktornya Jepang. Jepang saja berapa tahun 'lockdown'. Memang pengerjaan 'engineeringnya' agak sulit berprogres, kalau 'engineering' tidak ada progres, pembelian materi 'procurementnya' juga tidak ada progres," jelas Arifin.

Pembangunan SmelterSampai Maret 2023, proses pembangunan smelter telah mencapai sekitar 60 persen. Ditargetkan smelter ini bisa beroperasi pada Mei 2024 mendatang.

"Tidak melanggar UU Minerba, kan ada masalah 'force majeur' itu, kan memang pandemi dampaknya begitu kan? virus membahayakan," ungkap Arifin.

Pemerintah, menurut Arifin, mempertimbangkan kendala pembangunan smelter di Manyar yang terkendala pandemi. "Jadi bahan konsiderasi kita karena kalau distop sama sekali maka Mind ID (punya saham) 51 persen, Indonesia sudah 51 persen sahamnya jadi dampaknya akan lebih banyak, kita cari jalan keluarnya" tambah Arifin.

3 dari 3 halaman

Bangun Smelter

Tambang Grasberg PT Freeport Indonesia. Foto: Liputan6.com/Ilyas Istianur P

Mining Industry Indonesia (MIND ID) adalah BUMN Holding Industri pertambangan Indonesia yang beranggotakan PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero) dan PT Timah Tbk.

"Dia (Freeport Indonesia) boleh ekspor konsentrat kalau dia bangun smelter dan smelter ini progresnya bulan ini sudah 60 persen, tapi memang harusnya secara aturan sudah selesai 2023, tapi tadi disampaikan isu-isu kesulitan yang dihadapi dan di situ juga 'partnershipnya' juga antara Indonesia dengan Freeport," ungkap Arifin.

Dalam Izin usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi (IUPK) Freeport diizinkan ekspor berlanjut selama 2023, tergantung pada pertimbangan keadaan kahar (force majeure).

Sebelumnya pada 12 April 2023 lalu, Richard C Adkerson, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan pejabat Freeport Indonesia lainnya telah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. Pada hari yang sama Presiden Jokowi juga menerima lima orang anggota kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat yaitu Senator Jeff Merkley, Senator Chris Van Hollen, Representative Lloyd Doggett, Representative Praila Jayapal, Representative Ilhan Omar.

Infografis: Divestasi Freeport, APa manfaatnya untuk Papua? (Dok Kementerian BUMN)

Freeport Indonesia
Perusahaan
Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan pertambangan di Indonesia yang terletak di Papua.
Lihat Selengkapnya
Freeport Indonesia
Bahlil Lahadalia
Tokoh
Bahlil Lahadalia adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kabinet Indonesia Maju era Joko Widodo Ma'ruf Amin.
Lihat Selengkapnya
Bahlil Lahadalia
BUMN
Perusahaan
BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BUMN
Freeport
Kontrak Freeport