Menteri Basuki Lantik Pejabat PUPR, Miftachul Munir Ditunjuk Jadi Kepala BPJT Baru

Di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga di antaranya Satrio Sugeng Prayitno sebagai Sekretaris Ditjen Bina Marga, Wilan Oktavian sebagai Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Wida Nurfaida sebagai Direktur Pembangunan Jalan, dan Budi Harimawan Sumihardjo sebagai Direktur Pembangunan Jembatan.

Sementara di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya yakni Cakra Negara sebagai Direktur Bina Penataan Bangunan, dan di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yakni Boby Ali Azhari sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I dan Abram Elsajaya Barus sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III.

Selanjutnya, Menteri Basuki juga melantik Pejabat Fungsional Ahli Utama yakni Muhammad Sundoro sebagai Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Utama, serta Arief Sabaruddin dan Eko Winar Irianto sebagai Widyaiswara Ahli Utama Kementerian PUPR.

Kemudian, juga melantik Pimpinan Politeknik PU di antaranya Direktur Politeknik Pekerjaan Umum Thomas Setiabudi Aden menggantikan Pimpinan Politeknik PU sebelumnya Indratmo Soekarno.

Menteri Basuki dalam arahannya mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk memaknai reorganisasi di lingkungan Kementerian PUPR tidak hanya sebagai proses regenerasi, tetapi sebagai proses peningkatan soliditas, kekompakan, dan sinergitas antar Unit Organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PUPR dalam meningkatkan kinerja dan kredibilitas organisasi.

"Karena kita saat ini memasuki tahun politik ke depan. Untuk itu kita harus tetap fokus bekerja dalam menyelesaikan program-program dan amanah yang diembankan kepada kita semua, untuk dapat kita selesaikan pada tahun 2024 dengan baik," kata Menteri Basuki.

Dalam menyelesaikan infrastruktur PUPR, Menteri Basuki juga berpesan tidak hanya menyelesaikan pekerjaan secara fisik dengan mengedepankan kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga harus dibackup dengan administrasi teknis yang lebih tertib sejak pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyelenggaraan pekerjaan.

"Artinya apa? Artinya pekerjaan tersebut secara fisik dan keuangan termasuk asset yang sudah dibangun harus dapat dipertanggungjawabkan, jelas keberadaannya, jelas kegunaannya," pungkas Menteri Basuki.