Bappebti Pastikan Bursa CPO Bisa Jalan Juni 2023

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko, di Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5/2023). Didid memberikan update mengenai bursa berjangka CPO.

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) saat ini sedang melakukan uji publik dalam rangka menyusun Regulatory Impact Assessment (RIA).

"Kita harus melakukan uji publik jadi ini lagi progres dengan kementerian lembaga kami sudah (melakukan pertemuan), kemudian mungkin nanti dua kali pertemuan lagi sehingga nanti RIA itu terbentuk," kata Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko, saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5/2023).

Lebih lanjut Didid Noordiatmoko, menjelaskan, nanti setelah RIA rampung dan terbit, selanjutnya akan disusun Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang crude palm oil CPO, sehingga bursa berjangka CPO bisa menyusul diterapkan.

"Nah, kalau sudah ada RIA itu baru permendag CPO nya disusun," tambahnya.

Dia pun berharap penyusunan RIA bisa segera diselesaikan, agar Permendagnya bisa segera terbit pada akhir Mei 2023, kemudian pada Juni 2023 bursa CPO bisa diimplementasikan.

"Awalnya kan Juni (Permendagnya rilis), tapi saya masih optimis Permendag itu bisa di akhir Mei sehingga nanti di awal Juni kita bisa menunjuk bursanya dan efektif kira-kira satu bulan setelah permendag, kira-kira begitu. Jadi akhir Juni bisa efektif untuk (CPO) masuk ke bursa dan discoverynya bisa terbentuk dalam dua tiga bulan ke depan," jelasnya.

Dalam prosesnya, pihak Bappebti akan berkomunikasi dengan buyer di luar negeri terkait bursa CPO ini, agar mereka tahu kalau ke depannya jika akan membeli CPO di Indonesia harus melalui bursa berjangka.

"Barusan saya berbicara dengan Dirjen PPI, kami akan mengundang perwakilan perdagangan dari negara-negara buyer untuk mengkomunikasikan ini," pungkasnya.

2 dari 3 halaman

Ditegur Jokowi dan Luhut, Mendag Kebut Pendirian Bursa Sawit Paling Lambat Juni 2023

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan berkomitmen mendirikan bursa berjangka komoditi sawit, atau bursa acuan sawit paling lambat Juni 2023.

Pria yang kerap disapa Zulhas ini mengaku terus didesak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan agar harga acuan minyak sawit mentah (CPO) tidak lagi bergantung pada Malaysia.

"Saya bilang, Juni, Juli sudah ada paling lambat. Saya ditegur terus Pak Presiden, Pak Luhut, kok kita ngandalkan Malaysia. Kita kan lebih banyak sawitnya," ujar Zulkifli Hasan saat ditemui di acara Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi 2023 di JS Luwansa, Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Senada, Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko memproyeksikan, Indonesia bakal memiliki harga acuan sendiri untuk sejumlah komoditas unggulan semisal CPO, timah dan karet pada tahun ini.

"Untuk mewujudkan ini, maka komoditi ini harus ditransaksikan di bursa berjangka. Sehingga akan menghasilkan tata kelola perdagangan yang fair dan transparan," ungkapnya.

3 dari 3 halaman

Tidak Mudah

"Saya kira itu akan dibutuhkan, untuk memberikan keuntungan bagi petani, pedagang, pengusaha, bahkan dari segi penerimaan pajak," kata Didid.

Namun, ia menyadari pembentukan bursa komoditi yang mampu menghasilkan referensi harga tidaklah mudah. Oleh karenanya, Didid berharap ada sinergitas dari semua pihak, termasuk pelaku usaha agar itu bisa terwujud di 2023 ini.

"Setidaknya, di tahun 2023 di bulan Juni, kamu sudah berencana memasukan CPO ke dalam bursa komoditi. Diharapkan dua bulan berikutnya akan terbentuk price discovery. Sehingga pada akhir tahun bisa diharapkan adanya price reference untuk CPO," tuturnya.