Masalah Utang Minyak Goreng Rp 344 Miliar Harus Selesai Sebelum Tahun Politik

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, meminta agar Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan segera melunasi utang rafaksi atau selisih harga minyak goreng satu harga 2022 senilai Rp 344 miliar sebelum tahun politik dimulai.

"Kita berharap dalam 2-3 bulan ini harus selesai sebelum rame-rame pesta demokrasi, karena pesta demokrasi semua akan berorentasi mencari atau mengetahui pemimpin kita berikutnya," kata Roy saat ditemui usai bertemu dengan perwakilan Kemendag, Kamis (4/5/2023).

Jika dalam kurun waktu 2-3 bulan dari sekarang tidak dibayarkan, maka Aprindo mengancam akan menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen. Dampaknya, nanti minyak goreng akan kembali langka di ritel seluruh Indonesia.

"Untuk itu ya, jadi opsi-opsi itu tetap akan kita apa sudah ucapkan opsi-opsi mengurangi pembelian atau menghentikan atau pun juga memotong bagian dan seterusnya," ungkapnya.

Kendati demikian, opsi-opsi itu belum diputuskan kapan akan diterapkan. Namun, yang pasti sambil menunggu informasi selanjutnya dari Kemendag, Aprindo tengah mempersiapkan untuk menjalankan opsi-opsi tersebut.

"Opsi-opsi itu sampai hari ini kita belum putuskan, karena memang ini berbicara nasional. Jadi kapan? kalau temen-temen mungkin ada yang telepon kan ada yang nanya kapan diberlakukan, memang sampai hari ini kita belum bisa berikan tanggalnya Kapan, Kapan bulannya Kapan," ujarnya.

"Tapi yang saya sampikan statement kita sedang mempersiapkan untuk menjalankan opsi-opsi, sesuai dengan perkembangan yang kita sedang nantikan ini," tambahnya.

Lebih lanjut, jika nanti dalam prosesnya Kemendag tidak menjawab kepastian dibayar dan tidaknya utang rafaksi minyak goreng akan dibayarkan, maka mau tidak mau Aprindo akan menerapkan opsi menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

"Kalau misalnya tidak dijawab-jawab, kan ada dua yang kita minta kepastian untuk dijawab oleh Kejaksaan, supaya kemendag menanyakan terus gimana kepastian dijawab dan kepastian dibayar, karena bisa juga legal opinion itu tidak dibayar. Kalau jawaban dari Kejaksaan tidak dibayar maka kita akan menempuh opsi-opsi yang kita sedang siapkan," pungkasnya.