Daftar Negara yang Sudah Terapkan Pajak Turis Asing, Inggris hingga Thailand

Setelah keluar dari Uni Eropa, Inggris memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan fiskal nasional. Setelah Brexit, pemerintah menerapkan pajak turis dalam bingkai insentif perpajakan.

Turis asing yang berbelanja di Inggris mendapatkan hak klaim pengembalian pajak atau tax return sebesar 20 persen untuk belanja barang bermerek di Inggris. Peritel barang mewah seperti Burberry, Fortnum Mason dan Jimmy Choo ikut dalam kampanye insentif ini.

Selain itu, jaringan hotel mewah Como, Rosewood dan Dorchester serta maskapai British Airways ikut serta dalam skema insentif pajak bagi turis asing yang belanja di tanah Britania.

Pada negara Asean, Thailand menjadi yang terbaru mengusulkan pajak turis asing. Rencanya, pajak turis asing di Thailand berlaku per 1 Juni 2023 dengan pungutan sejumlah 300 baht atau setara Rp 130.000 bagi turis asing.

Namun, rencana tersebut berpotensi mundur hingga September 2023 karena belum siapnya sistem pemungutan di lapangan. Rencana pajak turis asing di Thailand secara khusus untuk menambah kemampuan pemerintah melakukan pemeliharaan terhadap objek wisata seperti Grand Palace di Bangkok.

Penerapan pajak turis di Korsel secara khusus berlaku bagi pengunjung Pulau Jeju. Penerapan pajak dalam bentuk biaya masuk pulau diterapkan pada 2012 pada level pemerintah daerah. Selanjutnya, pungutan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pajak turis di Pulau Jeju digunakan untuk kepentingan konservasi sumber daya alam pulau yang terdampak kunjungan wisatawan.

Pemerintah Jepang menerapkan pajak turis pada saat akan meninggalkan Negeri Sakura, pungutan tersebut kerap disebut sebagai Sayonara Tax. Penerapan berlaku pada 2019.

Pungutan Sayonara Tax di Jepang satu paket dengan tiket keberangkatan pelancong yang akan meninggalkan Jepang. Beban pungutan ditetapkan sejumlah 1.000 yen atau setara Rp108.000 per turis asing.