Pemerintah Ingin Tambah 10 Persen Saham di Freeport, tapi Baru Bisa Setelah 2041

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara mengenai rencana pemerintah yang akan menambah porsi saham di PT Freeport Indonesia (PTFI). Menurutnya, ini akan membawa manfaat dan nilai tambah, termasuk setoran dari Freeport Indonesia ke negara.

Rencana penambahan saham ini sebelumnya dilontarkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Pemerintah berencana menambah sekitar 10 persen saham di Freeport Indonesia.

Menurut Erick Thohir, penambahan saham ini bisa membawa manfaat dalam menambah pendapatan negara. Dia menyebut kalau penambahan saham ini bakal diproses setelah kontrak PTFI berakhir.

“Nambah saham buat negara supaya, kembali kalau, nambah saham, kan pemasukan negara nambah, pajak nambah, bisa juga nambah-nambah dividen,” ujar dia di Kementerian BUMN, Rabu (3/5/2023).

Erick mengungkapkan, hal itu jadi salah satu dari 3 poin yang diminta oleh pemerintah. Selain saham, Erick meminta adanya penambahan porsi direktur di PTFI yang berasal dari putra daerah, Papua.

“Ini sudah puluhan tahun, sudah seyogyanya putra-putra daerah terbaik di Papua mendapat kesempatan. Dan saya sudah lihat waktu turun ke lapangan, banyak putra yang berpotensi jadi direktur," ungkapnya.

"Jadi saya sudah minta ke Freeport menambah satu direktur dari putra daerah dan alhamdulillah keinginan saya waktu itu sudah tercapai. Ketika saya menjabat saya minta tambah, waktu itu dikasih, nah sekarang saya minta nambah lagi. Jangan sampai saudara-saudara kita yang ada di Papua ini merasa disisihkan, mereka banyak yang mampu kok,” sambung Erick.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberikan bocoran terkait rencana Pemerintah dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI).

"Saya kasih bocoran, tadi dalam beberapa waktu terakhir ini kita sedang membicarakan tentang kemungkinan perpanjangan dari pengelolaan Freeport," kata Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan I-2023, di Jakarta, Jumat (28/4/2023).

Bahlil menjelaskan, saat ini kepemilikan saham mayoritas Freeport Indonesia lebih besar dimiliki pemerintah Indonesia, yakni 51 persen. Sementara sisanya digenggam Freeport McMoRan (FCX).

Lebih lanjut, pertimbangan perpanjangan kontrak tersebut dilihat dari pendapatan PT Freeport Indonesia dari tahun ke tahun terus membaik. Bahkan dalam laporan Freeport kepada Pemerintah tahun 2024 potensi utang BUMN dalam mengambil alih PT Freeport itu kemungkinan besar akan lunas.