SPBU Mulai Batasi Pembelian Pertalite, Menteri ESDM: Belum Ada Aturannya

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara mengenai rencana pembatasan pembelian BBM Pertalite yang belum terealisasi. Menurutnya, yang sudah dipastikan adalah jumlah kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tersebut.

Diketahui, pembatasan yang dimaksud adalah membatasi pengguna kendaraan dengan kriteria khusus untuk mengakses Pertalite. Mekanismenya, melalui pendaftaran ke MyPertamina, yang nantinya sebagai bukti kelayakan untuk memberi Pertalite.

Erick menyebut, sejauh ini keputusan yang sudah disepakati antara dia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif sebatas mengenai kuota alokasi Pertalite. Namun, mengenai pembatasan belum ada keputusan lanjutan.

"Yang paati hasil meeting saya dengan Ibu Menkeu dan Menteri ESDM, kita sudah sepakati kuotanya. Apakah ada pembatasa, saya belum dibicarakan," ujar Erick Thohir di Kementerian BUMN, ditulis Kamis (4/5/2023).

Informasi, pembatasan ini juga disebut-sebut masih menunggu revisi Perpres Nomor 191/2014. Mengingat, kriteria kendaraan yang boleh mengonsumsi Pertalite bakal diatur dalam Perpres itu.

Erick Thohir menyebut akan mengadakan pertemuan kembali untuk membahas mengenai kelanjutan rencana pembatasan Pertalite. "Nanti coba saya ajak meeting lagi tiga menteri, biasanya ada policy-policy bersama," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah masih terus menggodok aturan untuk membatasi pembelian BBM subsidi dan kompensasi di SPBU, seperti Pertalite, Pertamax hingga Solar. Nantinya, pembelian BBM subsidi akan diseleksi melalui platform MyPertamina.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, mengatakan pengendalian BBM subsidi tersebut masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

"Jadi kami ingin lebih menegaskan lagi, siapa saja sebetulnya konsumen pengguna yang berhak atas BBM subsidi dan BBM yang mendapat kompensasi. Itu yang akan kita atur dengan lebih baik dari sisi regulasi," ujarnya di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (3/1/2023).