Kartu Kredit Pemerintah Diluncurkan Mei 2023, Jokowi Janjikan Kemudahan Belanja

Baik QRIS antarnegara, maupun kartu kredit pemerintah, jadi perhatian Jokowi untuk terus diperluas dan diperkuat. Utamanya, dia melihat adanya peran kedua program ini untuk menggenjot inklusi keuangan.

Jika dilihat dari QRIS antarnegara saja, itu bisa melibatkan penguatan inklusi keuangan di negara-negara ASEAN.

"Mitigasi risiko ini harus betul-betul dihitung bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan dan implikasi terhadap nilai tukar serta keberlanjutan adopsi standar internaisonal lainnya," tegasnya.

"Terakhir saya minta seluruh kementerian lembaga pemerintah daerah untuk menggunakan kartu kredit pemerintah serta mendukung perluasan QRIS antar negara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif," pungkas Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sistem pembayaran digital atau QRIS anternegara bisa diperkuat. Khususnya di negara-negara ASEAN sebagai salah satu target awal penerapan sistem ini.

Diketahui, Bank Indonesia sudah menjalin kerja sama dengan beberapa negara di ASEAN agar bisa menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran yang sah. Melihat ini, Jokowi minta penerapannya bisa diperluas dan diperkuat.

"Pengembangan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN seperti QRIS antar negara juga mendesak untuk terus diperkuat. Mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan dan menjaid bagian penting keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini," ujarnya dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di JCC Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023).

Jokowi berharap, penguatan QRIS antarnegara ini bisa jadi salah satu upaya mendorong transaksi pada produk-produk UMKM. Baik produksi dalam negeri maupun perluasan pasar ke luar negeri.

"Saya harap QRIS antar negara dan kartu kredit oemerontah dapat mendorong transaksi UMKM baik melalui pembelanjaan produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional," kata dia.

Kendati begitu, inovasi seperti ini menurutnya perlu jadi perhatian serius. Termasuk dalam menjalankannya kedepan. Jokowi mewanti-wanti dalam menerapannya turut juga menjalankan antisipasi risiko di berbagai aspeknya.

"Semua inovasi harus dilakukan secara hati-hati memperhatikan dna emmliki antisipasi risiko, sistem keamanan yang handal, serta sistem perlindungan konsumen yang baik," ungkapnya.

"Mitigasi risiko ini harus betul-betul dihitung bagamana regulasi dan pengawasan pemantauan dan implikasi terhadap nilai tukar serta keberlanjutan adopsi standar internaisonal lainnya," sambung Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melihat adanya peluang pertumbuhan dari sektor ekonomi dan keuangan digital. Dia pun membidik sektor ini mampu berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Jokowi bilang, ekonomi keuanhan digital Indonesia bisa dioptimalkan lebih jauh lagi. Mengingat, porsi pasar di Indonesia hampir setengah dari keseluruhan pasar di ASEAN.

"Ekonomi keuangan digital di Indoensia bisa dioptimalkan sebagai pertumbuhan ekonomi baru. Pangsa pasarnya sangat besar, sekitar 40 persen dsri ttoal transaksi ekonomi digital ASEAN dan Indonesia bisa terus berperan sebagai pemain utama di ASEAN," ujarnya dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di JCC Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023).

Mengacu pada potensi tersebut, Jokowi percaya diri kalau ini bisa menjadi modal bagi Indonesia menjadi negara maju. Disamping itu, juga bisa didorong oleh potensi pengembangan sektor-sektor digital lainnya.

"Potensi untuk tumbuh sebagai (negara) maju juga sangat besar," ujarnya.