Asosiasi Logistik: Akibat Jalan Rusak, Waktu Tempuh Harusnya 1 Jam Jadi 5 Jam

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengungkap salah satu penyebab banyaknya jalan rusak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya karena adanya anggaran perbaikan jalan yang dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Diketahui, sejak 2019 lalu, sejumlah anggaran dilakukan pengalihan untuk menangani dampak dari pandemi Covid-19 di Indonesia. Salah satunya adalah anggaran untuk perbaikan dan perawatan kondisi jalan di Indonesia.

"Memang ada 1 kondisi jalan di banyak provinsi yang menurun pemantapannya atau kualitasnya, bahwa selama 3 tahun terakhir kita berhadapan dengan pandemi, situasi pandemi, budget kita kan banyak yang dialihkan, dialokasikan untuk kebutuhan yang sangat prioritas untuk penanganan covid," ujar Endra dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Senin (8/5/2023).

Atas adanya pengalihan anggaran, ada sejumlah jalan yang tidak mendapat perawatan. Sehingga pada akhirnya mengalami kerusakan dan tak langsung diperbaiki karena keterbatasan anggaran.

"Jadi memang salah satu yang terdampak itu di sektor jalanm di banyak jalan yang tidak atau kurang mendapatkan penanganan selama pandemi tersebut," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung beberapa ruas jalan rusak di Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Setelah peninjauan tersebut Jokowi memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono untuk mengambil alih perbaikan jalan rusak Lampung tersebut.

"Tapi karena kerusakan jalan daerah ini memang sudah lama, perbaikannya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Tahun ini khusus untuk Lampung, pemerintah pusat akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp 800 miliar untuk 15 ruas jalan daerah," kata Jokowi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, perbaikan jalan daerah itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan daerah yang telah dikeluarkan oleh Presiden pada bulan Maret 2023.

Inpres Jalan Daerah bertujuan menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan menigkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN.

"Kita akan segera laksanakan perintah Bapak Presiden dengan memulai tender pekerjaan pada bulan Mei 2023 ini. Sehingga Juni sudah bisa mulai diperbaiki kondisi jalannya," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/5/2023).

Menurut data 2022, Provinsi Lampung memiliki 99 ruas jalan provinsi sepanjang 1.693 km, dengan kondisi mantap 77 persen serta 6.591 ruas jalan kabupaten sepanjang 17.774 km dengan kondisi mantap 50 persen. Adapun jalan nasional di Lampung sepanjang 1.298 km dengan kemantapan 95 persen.

Saat ini, ada 15 ruas jalan daerah di Lampung yang telah diusulkan untuk dapat ditangani melalui Inpres Jalan Daerah, termasuk ruas Kota Gajah-Simpang Randu.

Ruas sepanjang 29 km tersebut merupakan jalan provinsi sebagai penghubung lintas tengah dan lintas timur Trans Sumatra di Provinsi Lampung yang mendukung kawasan pertanian dan tambak udang.