Sukses

Bank Dunia Puji Indonesia dalam Kurangi Kemiskinan Ekstrem

Di 2021 kemarin, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan upaya pemerintah untuk memberantas kemiskinan ekstrim dengan target 2024.

Liputan6.com, Jakarta - Country Director World Bank Indonesia, Satu Kahkonen memuji kemajuan yang dicapai Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan.

“Selama 20 tahun terakhir, kita telah melihat kemajuan yang luar biasa dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia,” kata Satu Kahkonen dalam acara Indonesia Poverty Assessment yang digelar Bank Dunia di Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Seperti diketahui, pada 2021, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan upaya pemerintah untuk memberantas kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada tahun 2024.

Di 2023 ini, dengan tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia yang berkurang sebesar 1,5 persen, Kahkonen menyakini, target ini pada dasarnya tercapai.

“Ini adalah pencapaian yang mengesankan. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia dan Pemerintah Indonesia atas pencapaian yang luar biasa ini,” ujarnya.

Ketika melihat ke depa, dengan Indonesia yang kini berdokus fokus pada transisi ke status berpenghasilan tinggi, Bank Dunia menyarankan, akan membutuhkan kebijakan.

“Hal ini tidak hanya menyesuaikan kemajuan dalam pengentasan kemiskinan, tetapi juga memperhatikan pendapatan yang lebih tinggi dan ketahanan ekonomi ekonomi bagi masyarakat Indonesia,” jelas Kahkonen.

Oleh karena itu, sejalan dengan ambisi tersebut, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan perluasan definisi masyarakat miskin, katanya.

Hal ini dapat dilakukan, menurut Kahkonen, misalnya dengan menggunakan garis kemiskinan internasional sebesar USE 3,20 alih-alih garis USD 1,90 yang saat ini digunakan.

“Jika kita menerapkan definisi kemiskinan yang lebih luas ini, ada sekitar satu dari enam orang Indonesia yang dalam kondisi miskin, atau sekitar 40 juta orang,” ungkapnya.

2 dari 3 halaman

Berantas Kemiskinan Ekstrem, Jokowi Punya PR Entaskan 5,6 Juta Warga Miskin di 2024

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia yang harus dientaskan masih tinggi, terutama kemiskinan ekstrem.

Menteri Suharso mengungkapkan, outlook jumlah kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 mendatang adalah 7,99 persen, apabila kondisi pelaksanaan program belum dan data belum berubah.

"Disadari bahwa kita masih menghadapi tantangan dalam melaksanakan program program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem," ujar Suharso dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023 yang disiarkan di laman Youtube Bappenas pada Kamis (6/4/2023).

Dalam paparannya Suharso menjelaskan, bahwa gap jumlah penduduk miskin yang harus dientaskan semakin tinggi penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem belum efektif.

"Hal ini disebabkan oleh pengumpulan data yang belum akurat, program program yang masih belum terintegrasi, dan pemberdayaan sosial ekonomi belum yang berkelanjutan," jelasnya.

Disebutkan, untuk mencapai kemiskinan ekstrem di angka nol, perlu mengentaskan maksimum 5,6 juta orang pada tahun 2024.

Beberapa upaya telah dilakukan, dan perlu dilanjutkan setelah dipertajam, khususnya adalah memperbaiki data, secara total pada setiap lapisan, dan integrasi program yang disertai dengan pemberdayaan ekonomi yang masif," pungkas Suharso.

 

3 dari 3 halaman

Sektor Kesehatan

Sementara dalam sektor kesehatan, Indonesia mengalami tantangan dengan masih adanya sejumlah kasus baru Neglected Tropical Disease atau NTD, di antaranya adalah kasus Kusta, TB, serta malaria.

Bahkan, Suharso mencatat, Indonesia menempati posisi ketiga di dunia dengan kasus tahunan kusta terbanyak, sebesar 12.095 kasus baru per tahun.

Adapun urutan terbesar kedua di dunia untuk kasus tahunan TB, sebesar 969.000 kasus baru per tahun.

"Prevalensi stunting juga masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target RPJMN, perlu turun 3,8 persen per tahun. Kondisi ini kiranya menjadi perhatian sebagai input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi di bidang kesehatan pada setiap level pemerintahan dalam meningkatan kualitas pelayanan di tahun 2024," ujar Suharso.