Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz. Pertemuan tersebut digelar di sela-sela KTT ASEAN ke-42, Labuan Bajo, Rabu (10/5/2023).
Menko Airlangga menjelaskan, Indonesia terus berupaya menguatkan kerja sama bilateral guna mendorong ekspor dan mendukung perekonomian nasional. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I - 2023 tercatat sebesar 5,03 persen (yoy) dimana sektor Pertanian tumbuh sebesar 4,73 persen (yoy).
Baca Juga
Sementara itu, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi sebesar 0,04% dari pertumbuhan PDB nasional. Kinerja sektor ini ditunjukkan dengan capaian nilai ekspor sebesar USD 1,09 Juta dan berkontribusi 1,62 persen terhadap total ekspor sepanjang Triwulan I - 2023.
Advertisement
Saat bertemu dengan Tengku Zafrul Aziz, Menko Airlangga mendorong kerja sama bilateral Indonesia – Malaysia, terutama di sektor komoditas seperti kelapa sawit dan karet.
Sebelumnya, Menko Airlangga pada Februari 2023 sudah bertemu dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia YAB Dato' Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof dimana membahas kerja sama untuk mengatasi diskriminasi Kelapa Sawit.
Pada pertemuan tersebut, Menko Airlangga juga membahas kemungkinan dan strategi perluasan keanggotaan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) dalam waktu dekat.
Pada pertemuan kali ini, kedua Menteri sepakat untuk saling mendukung dalam kebijakan dan negosiasi yang menyangkut ekspor komoditas Kelapa Sawit dan turunannya, serta meningkatkan kerja sama dalam kerangka CPOPC.
Turut hadir mendampingi Menko Airlangga antara lain Menteri Perdagangan, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, dan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag.
Pemerintah Anggarkan Dana Bagi Hasil Sawit Rp 3,4 Triliun di 2023
Pemerintah mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 136 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Besaran Dana Bagi Hasil ini sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR-RI saat pembahasan APBN 2023.
“Total alokasi Dana Bagi Hasil Rp 136,3 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawari dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2023).
Dari ratusan triliun tersebut, pemerintah mengalokasikan DBH sawit sebesar Rp 3,4 triliun. Penambahan DBH Sawit tahun ini dilakukan dalam rangka memberikan dukungan pembangunan infrastruktur hingga industri sawit di daerah.
“Alokasi DBH tersebut termasuk di dalamnya untuk DB Sawit yang telah kita identifikasi sebesar Rp 3,4 triliun sesuai dengan kesepakatan DPR dan pemerintah,” katanya.
Sri Mulyani menjelaskan, alokasi DBH Sawit bersumber dari pungutan ekspor dan bea keluar sawit. Besarnya DBH Sawit minimal 4 persen dan dapat disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
Advertisement
Dapat DBH Sawit Minimal Rp 1 Miliar per Daerah
Adapun formula pembagiannya yakni provinsi sebesar 20 persen, kabupaten/kota penghasil sebesar 60 persen dan kota/kabupaten berbatasan 20 persen. Dengan formula tersebut, pemerintah telah menetapkan minimal DBH yang diterima setiap wilayah yakni Rp 1 miliar.
“Beberapa bulan paja ekspor dan bea keluar ini 0 penerimaannya, maka jumlahnya menjadi terlalu kecil. Karena daerah nanti bakal dapat yang paling kecil, maa minimal dapat Rp1 miliar,” kata dia.
Total penerima DBH Sawit tahun 2023 sebanyak 350. Terdiri dari 30 provinsi, 240 kabupaten/kota penghasil dan 80 kabupaten/kota berbatasan.
“350 daerah tersebut termasuk 4 daerah otonomi baru (DOB) provinsi Papua,” kata Sri Mulyani.