Siap-Siap, Rekrutmen CPNS dan PPPK Segera Dibuka

Lebih lanjut, Averrouce mewanti-wanti masyarakat yang nantinya mendaftar untuk tetap waspada mengenai informasi yang berkaitan dengan CPNS dan PPPK. Termasuk terhadap informasi salah yang kemungkinan bisa beredar.

Dia bilang, kalau informasi mengenai CPNS dan PPPK akan diumunkan melalui berbagai kanal Kementerian PAN-RB.

"Kami sampaikan masyarakat untuk selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan informasi terkait kemudahan kelulusan menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau CPNS tahun ini akan berfokus di Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, dan Mahkamah Agung.

"Terkait dengan penerimaan CPNS sekarang, yang dijalankan hanya di kejaksaan agung, BIN, dan Mahkamah Agung," kata Azwar Anas dalam Raker Komisi II DPR RI dengan Menteri PANRB yang disiarkan secara daring pada Senin (10/4/2023).

Mengapa? karena jaksa tidak mungkin honorer, harus PNS, tidak boleh PPPK. Begitu juga hakim, hakim harus PPPK, harus PNS," ujarnya.

Maka hal ini menjadi prioritas, kata Azwar, karena sejumlah daerah masih dihadapi dengan kekurangan hakim yang begitu besar dan tidak bisa diganti oleh PPPK."(Untuk) di BIN, intelijen juga tidak boleh PPPK," tambah dia.

Dalam paparannya, Azwar Anas juga mengungkapkan bahwa saat ini ada lebih dari 1.000 regulasi yang overregulated terkait Aparatur Sipil Negara, tetapi belum bisa mendorong ASN menjadi profesional dan berkelas dunia.

"Terkait dengan penyederharnaan regulasi ASN, kami sedang bekerja keras dengan lintas Kementerian, yang dikoordinasi dengan deputi SDM," ungkap Azwar Anas.

Maka pilihan pertama, menurut Azwar, adalah revisi pada Undang undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang sedang diprakarsai oleh DPR, dan perumusan Peraturan Pemerintah Manajemen Pegawai ASN, dengan mencabut seluruhnya dari 37 peraturan dan mencabut sebagian 16 peraturan yang diprakarsai oleh Kementerian PANRB.

"Termasuk nanti akan mencabut 11 PP, 295 Perpres, 1 Keppres," beber Azwar.

Adapun pencabutan sebagian pada 8 PP, 4 Perpres, 3 Keppres, dan 1 Peraturan Menteri PANRB.