47 Tower Hunian ASN di IKN Nusantara Dibangun Juli 2023, PNS Siap-Siap Pindah!

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menegaskan komitmen dalam menjamin kepastian hukum dan kenyamanan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satunya melalui proses penyiapan tanah atau lahan.

Proses penyiapan lahan dilakukan bersama dengan berbagai kementerian. Mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Keuangan, dan tentunya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN).

Deputi Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN Mia Amalia menegaskan, bahwa proses perolehan tanah di IKN terus berjalan.

"Saat ini pemerintah menyiapkan lahan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan di IKN. Langkah tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN. Perolehan tanah di IKN dilakukan melalui dua mekanisme yaitu pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah," jelasnya, Jumat (5/5/2023).

Selanjutnya, tanah di IKN yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan dan/atau pengadaan tanah tersebut akan ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN), dan/atau Aset Dalam Penguasaan (ADP).

Mia menambahkan, hasil perolehan tanah di IKN akan diberikan hak pengelolaan (HPL) kepada Otorita IKN. Khusus tanah yang menjadi ADP selanjutnya dapat dikerjasamakan dengan para pihak yang akan mengembangkan kawasan sesuai dengan rencana detail tata ruang.

Sementara tanah dengan status BMN adalah tanah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

"Otorita IKN memahami bahwa tanah yang akan dikerjasamakan perlu disiapkan dengan cermat untuk menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, proses penyiapannya melibatkan berbagai instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta sesuai dengan tata kelola yang baik. Koordinasi dengan berbagai instansi terus dilakukan agar proses penyediaan lahan dapat segera diselesaikan," tuturnya. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus berjalan sesuai rencana pemerintah di tengah tahun politik mendekati pelaksanaan Pemilu 2024.

“Lanjut (pembangunan IKN), bagi saya tak ada urusan ,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan melansir Antara di Jakarta, Jumat (28/4/2023).

Basuki mengatakan pemerintah juga terus meyakinkan kepada investor bahwa pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur pengganti Jakarta itu terus bergulir.

Kelanjutan pembangunan IKN Nusantara, ujar Basuki, sudah ditunjukkan pemerintah sejak wacana tersebut pertama kali bergulir.

Meskipun banyak pro kontra, namun pembangunan kota masa depan terus berlangsung hingga saat ini, di mana sudah memasuki pembangunan fisik sejumlah infrastruktur dan kantor pemerintahan.

“Dari dulu gitu kan, tapi tetap kita yakinkan saja. Memang sudah ada beberapa yang katanya masuk Letter of Intent (LoI),” kata dia.

Basuki juga telah menindaklanjuti keinginan investor melalui koordinasi dengan Otorita IKN. “Lewat saya sudah beberapa 'LoI' kita serahkan ke Otorita,” ujarnya.

Pemerintah, kata Basuki Hadimuljono, telah memiliki landasan hukum UU IKN berserta seluruh aturan turunan. Karena itu, investor diharapkan tidak ragu dengan keberlanjutan pembangunan IKN.