Jadi Penanggap Hasil Penelitian Peraih Nobel Ekonomi, Sri Mulyani Ceritakan Soal Bansos Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom senior Joseph Eugene Stiglitz mengungkapkan hasil penelitian mengenai kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian tersebut, Joseph Eugene Stiglitz tidak hanya mengukur kesejahteraan dalam dimensi konvensional tetapi juga menambah beberapa parameter lainnya.

Kesejahteraan selama ini dihitung dengan parameter pendapatan konvensional seperti ketimpangan, kemiskinan, pengangguran dan lainnya. Joseph Eugene Stiglitz kemudian menambahkan parameter lain seperti aspek lingkungan, kesehatan, kesehatan mental, pendidikan, modal sosial dan sebagainya. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku diberikan kesempatan menjadi salah satu penanggap dari presentasi hasil penelitian Stiglitz pada Lunch Seminar bertajuk Economic Policies in Pursuit of Welfare di Niigata, Jepang. 

“Saya diberikan kesempatan khusus untuk menjadi salah satu penanggap presentasi tersebut,” kata Sri Mulyani dalam unggahannya di akun instagram @smindrawati, dikutip Sabtu (13/5/2023).

Bendahara negara ini menilai topik kesejahteraan masyarakat sangat penting. Terutama bagi Indonesia yang bercita-cita menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk menciptakan hal tersebut, Pemerintah RI telah banyak melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan meningkatkan alokasi anggaran perlindungan sosial. Bahkan saat pandemi, alokasi untuk bantuan sosial ditingkatkan demi menahan kenaikan angka kemiskinan. 

“Alokasi anggaran untuk perlinsos kita tingkatkan. Termasuk, di masa pandemi Covid-19 sehingga kita berhasil menurunkan tingkat kemiskinan relatif cepat dari 10,2 persen selama pandemi, menjadi 9,6 persen pada tahun 2022,” tutur Sri Mulyani.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran wajib 20 persen dari APBN  untuk pendidikan dan 5 persen untuk kesehatan. Selain itu, pemerintah telah menerapkan penganggaran responsif berbasis gender, penganggaran inklusif untuk disabilitas, serta pendanaan belanja pemerintah yang ramah lingkungan. 

“Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan,” ungkapnya.