Pemerintah-DPR Bakal Bahas RUU PPRT, Apa Isinya?

Selanjutnya, Bab IV mengatur mengenai hubungan kerja. Termasuk isi perjanjian kerja, paling sedikit memuar alamat tempat kerja dan kondisi lingkungan kerja.

Bab V mengatur hak dan kewajiban bagi PRT dan hak dan kewajiban pemberi kerja.

Sejalan dengan itu, Bab VI mencakup soal pentingnya ada peningkatan keterampilan dan keahlian PRT.

Bab VII mengatur mengenai penempatan PRT.

Bab VIII mengatur soal pembinaan dan pengawasan yang dilakukan.

Serta, Bab IX mengatur soal antisipasi jika terjadi perselisihan dalam lingkungan kerja antara PRT dan pemberi kerja.

"Ini kita atur dalam bab IX. Kemduain ketentuan pidana menjadi concern beberapa pihak, pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang terkait dengan UU ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jadi tidak diatur dalam undang-undang ini, tapi ikut ketentuan peraturan yang sudah ada," bebernya.

Lebih lanjut, Ida menerangkan telah melakukan aspirasi yang sudha diatursecara hukum. Hasilnya, setiap pihak mendukung untuk RUU PPRT segera dibahas dan disahkan.

"Kementerian Ketenagakerjaan, KSP, dan kementerian/lembaga sudah melakukan pertemuan dengan kita mengkonsinyeringkan dengan DPR sehingga nanti pada proses pembahasannya akan lebih smooth," kata dia.

"Setelah ini kita baru saja melakukan rapat koordinasi, kami akan menandatangani untuk segera mengirim DIM usulan pemerintah ini kepada DPR," sambungnya.

Senada, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menerangkan setelah proses rapat koordinasi selesai, selanjutnya, draf DIM ini akan diserahkan ke DPR RI.

"Jadi proses berikutnya, hari ini kan ada surat dari pemerintah dan itu sudah ditanda-tangani oleh menteri, hari ini kita sudah serahkan kepada DPR," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah menargetkan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) disahkan pada tahun ini. Undang-undang ini dapat menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola permasalahan di bidang ketenagakerjaan, terutama dalam melindungi para pekerja domestik atau PRT di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengungkapkan, sejak mendapatkan amanat dari Presiden Joko Widodo untuk mengkoordinasikan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PPRT pada April 2023, Kementerian Ketenagakerjaan langsung bergerak cepat membahas DIM tersebut.

"Sejak 5 April 2023, Kemnaker telah melakukan sejumlah pertemuan pembahasan. Mulai dari konsolidasi internal Kemnaker, serap aspirasi, hingga pembahasan dengan Panitia Antar Kementerian/Lembaga (PAK). Alhamdulillah, DIM telah selesai dibahas dan akan segera dibahas lebih lanjut dengan Badan Legislasi DPR RI," katanya dikutip dari Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (15/5/2023).

Ida juga memaparkan bahwa pembahasan DIM RUU PPRT berjalan dengan cepat dan lancar meski dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh K/L terkait yang berkomitmen menyelesaikan pembahasan DIM RUU PPRT secepat mungkin, serta berbagai stakeholders ketenagakerjaan yang telah memberikan masukan dalam serap aspirasi.