Sukses

Ikuti ADP Meeting, Langkah Pemerintah Gaungkan Dukungan untuk Perkebunan Rakyat

Pemerintah terus menggaungkan dukungan untuk meningkatkan perkebunan rakyat di Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus menggaungkan dukungan untuk meningkatkan perkebunan rakyat di Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengikuti Amsterdam Declarations Partnership (ADP) Meeting di London. Ajang ini merupakan pertemuan wakil dari negara produsen dengan negara konsumen untuk komoditas kakao, kelapa sawit, keledai, dan ternak (daging dan kulit).

Deputi Bidang Agribisnis dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengajak kepada seluruh stakeholders untuk bersama-sama mendukung upaya Indonesia guna meningkatkan perkebunan rakyat yang berkelanjutan.

"Komoditas sawit Indonesia telah memenuhi kegiatan produksi yang bersifat sustainable, terbukti dengan adanya sertifikat ISPO. Sertifikat ini menjadi legal aspek dari upaya pemerintah dan masyarakat produsen sawit Indonesia menerapkan pertanian berkelanjutan," katanya.

"Saya berharap negara konsumen di eropa memahami bahwa komoditas perkebunan Indonesia tidak termasuk dalam cut off date EUDR," imbuh Musdhalifah.

Selain itu, Delegasi Indonesia juga menyampaikan usulan dukungan kegiatan 5in1 Developing Smallholders Palm Oil Sustainable.

"Dalam paket kegiatan 5in1 terdiri dari kegiatan peremajaan sawit rakyat (PSR), pengembangan dan penerapan ISPO pekebun, dukungan sarana dan prasarana pendukung serta dukungan pengembangan SDM. Selain itu, paket kegiatan termasuk RAD KSB sebagai bentuk komitmen dari pemerintah daerah dalam pengembangan perkebunan berkelanjutan," jelas Musdhalifah.

2 dari 2 halaman

Negara Konsumen Utama Kelapa Sawit

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula dialog publik dengan host the WWF United Kingdom. Dialog ini mempertemukan secara bilateral pemerintah dan stakeholders terkait kedua negara, yaitu Indonesia dengan Cina.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Prayudi Syamsuri mengatakan bahwa dialog tersebut sangat strategis sebagai langkah awal untuk membangun komunikasi intensif dalam memenuhi perubahan kebijakan yang dijalankan Cina sebagai negara konsumen utama kelapa sawit Indonesia.

“Indonesia merupakan negara produsen minyak kelapa sawit terbesar dunia. Di sisi lain, Cina negara importir terbesar kedua minyak kelapa sawit dan turunannya, dengan kata lain pasar Cina menjadi pasar yang harus dikelola dengan baik," katanya.

"Pasar Cina tidak hanya memperhatikan rantai pasok dan stabilitas supply minyak sawit Indonesia, tetapi juga harga minyak sawit, dengan mengimplementasikan prinsip keberlanjutan khususnya implementasi ISPO. Untuk itu perlu terus meningkatkan perhatian terhadap pentingnya kelapa sawit berkelanjutan,” jelas Prayudi.

Dirinya menekankan perlu memperkuat citra kelapa sawit Indonesia dengan menggaungkan secara kontinyu bahwa minyak kelapa sawit yang berISPO ini telah memenuhi keinginan konsumen, termasuk pemerintah Cina.

"Untuk itu Indonesia harus segera mempercepat implementasi ISPO, baik ISPO perusahaan maupun ISPO pekebun yang telah diputuskan mandatory pada tahun 2025," tegas Prayudi.

 

(*)