Pemerintah Tetapkan Bea Keluar CPO USD 74 per MT dan Pungutan Ekspor USD 95 per MT periode 16–31 Mei 2023

Potret Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit di Aceh — Pemerintah mengenakan bea Keluar CPO sebesar USD 74 per MT dan Pungutan ekspor CPO sebesar USD 95 per MT untuk periode 16–31 Mei 2023. (AFP Photo/Chaideer Mahyuddin)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengumumkan Harga Referensi (HR) produk minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) turun sebesar USD 62,30 atau 6,52 persen menjadi USD 893,23 per MT. Harga Harga Referensi CPO ini untuk periode 16– 31 Mei 2023.

Harga Referensi produk minyak kelapa sawit ini untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPD-PKS) atau biasa disebut Pungutan Ekspor (PE) untuk periode 16– 31 Mei 2023 adalah USD 893,23 per MT.

Harga Patokan Ekspor Produk Pertambangan Kompak Naik di November 2024, Simak Rinciannya

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso menjelaskan, penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 968 Tahun 2023 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit periode 16–31 Mei 2023.

“Saat ini HR CPO mengalami penurunan yang mendekati ambang batas sebesar USD 680 per MT. Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku saat ini, maka pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 74 per MT dan PE CPO sebesar USD 95 per MT untuk periode 16–31 Mei 2023,” kata Budi Santoso dalam keterangan tertulis, Senin (15/5/2023).

BK CPO periode 16–31 Mei 2023 merujuk pada kolom angka 6 lampiran huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. Nomor 123/PMK.010/2022 sebesar USD 74/MT. Sementara itu, PE CPO periode tersebut merujuk pada lampiran huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 jo. Nomor 154/PMK.05/2022 sebesar USD 95/MT. Nilai BK dan PE CPO tersebut menurun dibandingkan periode 1–15 Mei 2023.

Penurunan HR CPO dipengaruhi beberapa faktor, yaitu antara lain India yang mengurangi impor CPO periode April hingga Juni akibat turunnya harga minyak bunga matahari, penurunan volume ekspor dari Malaysia sebagai indikasi menurunnya permintaan CPO global, serta penguatan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

2 dari 3 halaman

Mentan SYL Dorong Gapki Perkuat Industri Sawit, Menuju 1.000 Triliun Ekspor Hasil Perkebunan

Hadiri ICA Expo 2023, Mentan SYL Ajak Pengusaha Perkuat Sektor Pertanian Indonesia — Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL).

Sebelumnya, industri kelapa sawit memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) industri sawit adalah salah satu yang menopang laju ekspor Indonesia disaat semua negara mengalami krisis global. Ditambah lagi, selama ini sawit juga merupakan andalan sekaligus kebanggaan bangsa Indonesia.

"Saya katakan sawit itu adalah kebanggan Indonesia karena disaat dunia menghadapi covid, pertanian tetap menjadi bantalan ekonomi. Ekspor kita tahun 2020 tumbuh di atas 15 persen. Tentu salah satunya dari sawit. Tapi yang paling penting target PSR kita jalan. 180 ribu ha dalam setahun itu harus kita kejar untuk kepentingan bangsa yang lebih luas," kata SYL saat mendampingi Wapres Maruf Amin dalam pengukuhan pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 12 April 2023.

SYL mengatakan, saat ini program peremajaan sawit rakyat kurang lebih mencapai 16 juta hektar. Dari luasan tersebut sebagian diantaranya harus segera dilakukan replanting agar produksi sawit nasional tidak terjadi penurunan.

"Yang kedua sawit itu bisa menjadi biodiesel, bisa menjadi pakan dan bisa menjadi macam macam. Kita dorong yuk. Dan saya bersama Gapki akan merancang menuju 1000 triliun hasil ekspor perkebunan," katanya.

Ketua Umum Gapki, Edi Martono menyampaikan terima kasih atas perhatian Wapres dan Menteri Pertanian dalam memaksimalkan potensi sawit untuk kepentingan bangsa. Dia mengaku siap mendukung program PSR yang lebih masif di seluruh Indonesia.

"Apalagi selama ini Industri sawit telah menjadi komoditi andalan pemerintah. Tahun 2022 pangsa produksi kita capai 55 persen, pangsa ekspor 50 persen sehingga sawit Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dunia sangat penting," jelasnya.

3 dari 3 halaman

Peremajaan Sawit Rakyat

Sebelumnya, Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin juga mendorong Gapki untuk mempercepat program peremajaan sawit rakyat atau PSR sebagai upaya bersama dalam membuka hambatan akses pasar di negara tujuan ekspor. Dengan begitu, kata Wapres, produksi sawit nasional terus berkembang dan berkelanjutan.

"Saya berharap Gapki menjadi ujung tombak dalam melakukan percepatan program peremajaan sawit, kemudian mengantisipasi kampanye negatif sawit," katanya.

Wapres mengatakan, industri sawit merupakan industri yang sangat penting dalam menopang ekonomi nasional. Karena itu, Gapki juga harus memperkuat kemitraan bersama masyarakat serta melakukan pendampingan ISPO dan memaksimalkan program CSR bersama para santri di pesantren seluruh Indonesia.

"Saya minta Gapki memperkuat kemitraan bersama rakyat, melakukan pendampingan ISPO, memaksimalkan program CSR dan kolaborasi dengan pondok pesantren," jelasnya.