Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua satuan tugas (satgas) realisasi percepatan investasi di IKN Nusantara.
"Dibentuk juga satu tim task force khusus yang diketuai bapak Menko Marinves, pak Luhut yang akan mengkoordinir interdept (antar kementerian) dan semua lembaga yang terkait. Sehingga proses dari percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan lebih efisien lagi," kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangan pers di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/5/2023).
Baca Juga
Untuk percepatan investasi, Bambang melanjutkan, Jokowi juga menugaskan Badan Otorita IKN untuk membentuk One Stop Shop. Gunanya, melayani kebutuhan investor yang ingin menanamkan modal di proyek ibu kota baru.
Advertisement
"Tadi diputuskan untuk kebutuhan investasi, kami diminta untuk membuat satu One Stop Shop yang akan juga berkolaborasi dengan kementerian/lembaga," ujar dia.
Sebagai contoh, Bambang menyebut toko satu pintu tersebut bakal turut menghadirkan perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Tugasnya, untuk menjelaskan berbagai insentif pajak yang dihadirkan bagi investor.
Bentuk Gugus Tugas
Selain investasi, RI 1 juga minta dibentuk gugus tugas (task force) untuk menyelesaikan masalah di sektor pertanahan. Sehingga, harga tanah IKN yang ditawarkan kepada investor jadi lebih jelas.
"Jadi yang akan ditawarkan kepada investor ini adalah tanah-tanah yang sudah matang, kita ketahui harganya. Sehingga mereka bisa langsung menghitung berdasarkan kondisi topografi, geologi, akses, dan sebagainya. Sehingga nanti dalam rencana bisnis ini akan lebih tajam lagi," tuturnya.
Gaet Investor, Indonesia Pamer Proyek IKN dan Transisi Energi di Korea Selatan
Dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Korea Selatan, KBRI Seoul bersama Center for Strategic and International Studies (CSIS) menggelar Forum Bisnis yang mempertemukan para pengusaha negeri gingseng dengan para pejabat setingkat menteri tanah air.
Ada banyak topik yang dibahas dalam forum bisnis tersebut. Mulai dari pembiayaan berkelanjutan untuk transisi energi dan infrastruktur di Indonesia, upaya transformasi menuju ekonomi berkelanjutan untuk mencapai visi 2045 sebagai ekonomi terbesar ke-4, serta kebijakan dan insentif pemerintah untuk mendorong kerja sama yang lebih erat antara Indonesia dengan Korea Selatan.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea, Gandi Sulistiyanto, menyampaikan keinginannya agar Korea memperkuat hubungannya sebagai mitra pembangunan Indonesia, khususnya di bidang energi terbarukan dan infrastruktur.
Hal yang sama juga diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia menyoroti upaya percepatan Indonesia dalam transisi energi bersih, yang menjadi inti dan fokus kebijakan pemerintah Indonesia saat ini.
Saat ini Indonesia sudah meluncurkan Platform Negara Mekanisme Transisi Energi (ETM) pada Presidensi G20 pada November 2022 lalu.
Proyek ETM ini telah mengidentifikasi penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara 660 MW di Jawa Barat. Tujuannya untuk mempromosikan keadilan dan transisi yang terjangkau di Indonesia dan sekitarnya.
“Indonesia bertujuan untuk menghilangkan emisi dengan target nol emisi pada tahun 2060. Untuk mendanai upaya ini, Indonesia telah menerbitkan green bond/green Sukuk senilai total USD 8,1 miliar hingga Juni 2022,” kata Sri Mulyani dalam forum tersebut, dikutip di Jakarta, Jumat (5/5)
Advertisement
Energi Hijau
Dalam forum yang sama, Gubernur Bank Indonesia menjelaskan berbagai dukungan moneter terhadap pengembangan energi hijau Indonesia. Baik melalui instrumen, kebijakan, dan kampanye pembiayaan hijau, untuk meningkatkan investasi energi terbarukan dan pembangunan infrastruktur hijau.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar memberikan peluang investasi infrastruktur dan energi hijau kepada investor Korea untuk mendukung proyek pembangunan hijau. Utamanya pada pembangunan ibu kota baru, Nusantara di Kalimantan Timur.
Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono menjelaskan dukungan yang diberikan lembaganya kepada investor. Salah satunya kantor dukungan ESG agar investor nyaman bekerja membangun Nusantara menjadi Smart Forest Future City.
Duta Besar Gandi Sulistiyanto juga menyoroti pentingnya sektor kelapa sawit untuk mendukung transisi rendah karbon dan pengembangan bauran energi Indonesia. Ia menekankan KBRI Seoul akan terus berupaya mendukung pencapaian target Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengembangan energi hijau melalui investasi.