Program Sejuta Rumah, Sudah Terbangun 298.203 Unit Rumah

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mencatat, hingga April 2023, capaian pembangunan rumah yang termasuk dalam Program Sejuta Rumah (PSR) tembus hampir 300 ribu unit.

Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur memperkirakan, angka itu akan terus meningkat seiring dengan semakin stabilnya perekonomian pasca pandemi yang melanda Indonesia beberapa waktu lalu.

Realisasi Program Sejuta Rumah Tembus 617.622 Unit di Juli 2024

"Progres Program Sejuta Rumah (PSR) per 30 April 2023 sebanyak 298.203 unit," ujar Fitrah dalam keterangan tertulis, Selasa (16/5/2023).

Menurut dia, capaian PSR tersebut atau 84 persen terdiri dari 252.875 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sisanya 16 persen sebanyak 45.328 unit non-MBR. Capaian tersebut meningkat karena di Maret realisasi program sejuta rumah tercatat hanya 183.331 unit.

Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, jumlah capaian rumah MBR berasal dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan total 104.286 unit.

Itu berasal dari kegiatan pembangunan Ditjen Perumahan 57.549 unit dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) dengan penyaluran dana pembiayaan perumahan untuk masyarakat melalui KPR FLPP dan BP Tapera sebanyak 46.737 unit.

Selanjutnya, pembangunan rumah yang dilaksanakan kementerian/lembaga lainnya sebanyak 4.286 unit, pemerintah daerah 2.127 unit, pengembang non FLPP 133.716 unit, CSR perumahan 153 unit dan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebanyak 8.307 unit. Sedangkan untuk rumah non MBR dibangun oleh pengembang 16.246 unit dan masyarakat 29.082 unit.

Fitrah melanjutkan, Kementerian PUPR akan terus berkoordinasi dengan mitra kerja dan pemangku kepentingan lain di bidang perumahan, guna mendorong pembangunan program sejuta rumah.

"Kami juga memiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan yang ada di setiap provinsi di Indonesia supaya pendataan PSR bisa berjalan dengan baik dan terkoordinir dengan baik," tandasnya.

2 dari 4 halaman

Pemulung dan Penyapu Jalan di Prabumulih Bisa Dapat Rumah Gratis, Cek Syaratnya

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan 100 unit rumah gratis untuk warga kurang mampu semisal pemulung dan penyapu jalan di Kabupaten Prabumulih, Sumatera Selatan.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur mengatakan, pengadaan rumah gratis tersebut merupakan pilot project dari program Rumah Inti Tahan Gempa (Ritta).

Biaya pembangunannya berasal dari anggaran Kementerian PUPR, dengan nominal Rp 35 juta per unit untuk bangunan intinya saja. Sementara untuk pengadaan lahan merupakan hibah dari pemerintah provinsi setempat.

"Jumlahnya sekitar 100 unit. Itu (penghuninya) rata-rata adalah pekerja informal, pemulung dan penyapu jalan. Kami siapkan site plan-nya, design-nya juga dari kita, tipe 18, tanahnya itu 72 meter persegi," jelas Fitrah di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (15/5/2023).

3 dari 4 halaman

Tanah dari Pemda

Pembangunan Sejuta Rumah Bersubsidi Masih Berlanjut — Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah bersubsidi di Kompleks Perumahan Grand Viona, Ciseeng, Bogor, Selasa (8/6/2021). Kementerian PUPR memastikan pembangunan rumah bersubsidi dalam program sejuta rumah tahun ini masih berlanjut meski di tengah pandemi Covid-19. (merdeka.com/Arie Basuki)

Tanah dari PemdaFitrah menjelaskan, alokasi tanahnya berasal dari pemerintah daerah. Sementara anggaran pembangunan 100 rumah gratis tersebut berasal dari program corporate social responsibility (CSR).

"Kemudian nanti gasnya itu dari Pertamina di sana, jalan aksesnya dari pemerintah provinsi, dan kebutuhan air dari pemerintah daerah," imbuh dia.

Selain pemulung dan penyapu jalan, ia melanjutkan, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lainnya juga berhak mendapatkan rumah gratis tersebut. Salah satu syaratnya, masuk kategori warga kurang mampu dengan penghasilan sebulan tidak mencapai Rp 1 juta.

"Syaratnya belum punya rumah, harus miskin. Jadi kita langsung survey. Soalnya kalau dari pemerintah kota itu kan punya data kemiskinan, dan kita akan survei lalu akan kita validasi, apakah mereka benar miskin atau tidak," ungkapnya.

4 dari 4 halaman

Klaster

Selain menyediakan rumah layak huni, Kementerian PUPR juga berharap pilot project program Ritta di Prabumulih tersebut bisa dilanjutkan sekaligus jadi klaster usaha bagi penduduk setempat, contohnya pemulung.

"Nanti kita juga coba untuk kerjasama dengan teman teman cipta karya untuk menyiapkan pemotong plastik (untuk hasil sampah pulungan) supaya jadi butiran butiranm itu kan harganya lebih mahal kalau mereka jual dengan botol," tuturnya.

"Jadi secara perlahan kita siapkan rumahnya dan secara ekonomi juga kita siapkan itu namanya pilot project, program Ritta namanya," pungkas Fitrah.