Cegah Kebakaran Kapal Terjadi Berulang, Kemenhub Harus Apa?

Keempat, perlu adanya optimalisasi fungsi pengawasan. Utamanya pengawasan berkala kinerja beberpaa angkutan penyebwrangan. Kelima, melakukan check in di gerbang tol.

Keenam, petugas harus optimal melakukan validasi jumlah penumpang dan identitas dalam tiket dengan jumlah riil dalam kendaraan. Ketujuh, saat naik kapal, petugas pelayaran harus menghitung ulang, agar lebih akurat (alasan keteratasan waktu port time). Kedelapan, setting Ferizy, membatasi daya tampung kapal berbasis penumpang (sesuai kecukupan life jacket). Kedapatan kondisi saat ini daya tampung kendaraan cukup, tapi daya tampung penumpang berlebih.

Kesembilan, memisahkan dermaga penumpang dengan angkutan barang. Kesepuluh, barang mudah terbakar dilarang naik kapal penumpang/penyeberangan, seperti truck angkut batubara. Kesebelas, apabila aturan tentang manajemen keselamatan yang diatur dalam Peraturan Menteri diabaikan atau tidak dijalankan oleh penumpang, nahkoda dapat tidak memberangkatkan kapal. Keduabelas, BPTD wajib mengawasi, mengontrol dan dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan.

"Hasil tambang batubara di Sumatera Selatan dilarang menggunakan truk masuk kapal penyeberangan menuju Cirebon (Jawa Barat). Selain melanggar aturan muatan barang berbahaya juga selalu kelebihan muatan dengan ukuran atau dimensi kendaraan lebih, sehingga dapat mempercepat kerusakan jalan, membahayakan pengguna jalan lain," pungkasnya.

Sebelumnya, Pembenahan angkutan penyeberangan dinilai jadi satu upaya yang perlu segera dilakukan. Mengingat sederet aturan yang jadi landasannya sudah ada sejak lama.

Pengamat Transportasi seksligus Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno pun itu menyoroti. Menyusul adanya kejadian KMP Royce 1 yang terbakar di Selat Sunda beberapa waktu lalu.

"Musibah Kapal Motor Penyeberangan Royce 1 terbakar di alur Penyeberangan Merak, Provinsi Banten, ke Bakauheni, Provinsi Lampung, Sabtu (6/5/2023), hendaknya menjadi momentum untuk sungguh-sungguh membenahi transportasi penyeberangan secara menyeluruh, agar keselamatan dan layanan lebih terjamin," ujar dia dalam keterangannya, Rabu (17/5/2023).

Djoko mengungkap, sudah banyak regulasi yang mengatur mengenai angkutan penyeberangan ini. Sayangnya, kata dia, ini belum secara optimal berdampak pada pembenahan di sektor angkutan penyeberangan.

"Carut marut pengoperasian transportasi penyeberangan di negeri ini harus segera diakhiri, jika musibah seperti KMP Royce 1 tidak akan terulang kembali. Regulasi untuk membenahinya sudah ada sejak lama dan infrastruktur pendukung sudah tersedia, tinggal menanti nyali untuk membenahinya," tegasnya.

Regulasi yang dimaksud Djoko misalnya merujuk pada PM PM Nomor 115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di Atas Kapal. Poin pentingnya, bagi angkutan barang, harus menyediakan alat timbang kendaraan di area pelabuhan.

"Melihat aturan di atas, nampaknya pelabuhan penyeberangan di Indonesia belum ada yang memiliki alat timbang kendaraan. Sangat berisiko dan akan merugikan perusahaan angkutan jika terjadi musibah kecelakaan di perairan," kata dia.

"Oleh sebab itu, secara bertahap harus diadakan alat penimbangan itu di pelabuhan penyeberangan. Jika tidak memenuhi aturan itu, penyelenggara pelabuhan berhak menolak kendaraan untuk masuk ke kapal," sambungnya.

Tak hanya itu, Djoko juga menyinggung aturan lainnya. Diantaranya, PM Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan yang memuat salah satunya larangan kendaraan dinyalakan selama berada di atas kapal.

PM Nomor 25 Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan yang memuat tentang larangan penumpang berada di kendaraan selama berlayar.

PM 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan pada Kapal Angkutan Penyeberangan yang berbicara soal jarak minimal antar kendaraan di dalam kapal penyeberangan.

PM Nomor 45 Tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal soal sistem manajemen keselamatan kapal. PM 103 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan soal pemuatan kendaraan ke atas kapal.

PM 28 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket. Serta, PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan.