Harga Gabah di Petani Tinggi, Pembeli dan Supplier Angkat Tangan

Liputan6.com, Jakarta Supplier (penyuplai) di luar Lampung Selatan (Lamsel) selama beberapa waktu terakhir menjelang musim panen sudah tidak mampu lagi membeli gabah kering panen (GKP) di daerah tersebut karena harga jualnya yang sudah terlalu tinggi.

Harga rata-rata GKP petani di kawasan tersebut kini mencapai Rp 5.800 per kg dan harga di pabrik Rp 6.100 per kg. Harga tersebut juga sama dengan harga di pabrik luar daerah.

Harga Beras di Indonesia Makin Mahal, Ternyata Ini Penyebabnya

Salah seorang supplier gabah di Lamsel, Rayon Timur mengatakan, dampak dari tingginya harga menyebabkan pembeli dari luar daerah memilih mundur karena harga beli sudah tidak masuk dengan harga jual beras di pasaran sebesar Rp 10.700 per kg.

Supplier di Lampung lebih memilih memasok ke pabrik penggilingan setempat karena harganya sama dengan pabrik di luar daerah dan ongkos kirimnya lebih murah. Sebagai gambaran, ongkos kirim ke Serang saat ini mencapai Rp 3 juta per mobil. Sedangkan biaya kirim ke Metro Lampung hanya Rp 1,3 juta per mobil. Hal itu menyebabkan gabah dari Lamsel lebih banyak dibeli oleh supplier lokal.

"Tidak hanya satu-dua pembeli dari luar daerah yang tidak mampu menyerap, hampir semua mengalami hal yang sama," kata dia saat ditemui.

Lamsel saat ini menjadi incaran supplier lokal dan luar daerah untuk membeli gabah petani karena menjadi daerah terakhir yang panen pada musim tanam ini. Selain itu juga ada beberapa wilayah di Lampung dan luar daerah yang mengalami gagal panen.

Hasil gabah Lamsel juga disebut sangat baik sehingga disukai pasar. Tidak hanya saat ini, wilayah tersebut sebenarnya sudah sejak lama menjadi daerah penyuplai beras ke berbagai daerah, seperti Indramayu, Cirebon, Subang, Cianjur,Serang, Balaraja hingga Medan.

"Daerah ini sudah lama menjadi zona perang. Meskipun tidak ada perusahaan masuk kesini, harga sudah tinggi sejak dari dulu," ujar dia.

Akibat harga yang sudah tinggi tersebut, Rayon harus membeli gabah harus membeli ke daerah lain, termasuk Jawa Barat.

Dia berharap ada cross check dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah sehingga dapat mengetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya, dan jangan sampai petani menjadi korban jika harga jatuh saat panen. Dia menduga ada upaya provokasi agar pembeli luar daerah tidak dapat masuk ke Lampung dengan tujuan mengurangi persaingan.

"Meskipun tidak ada perusahaan masuk kesini, harga sudah tinggi sejak dari dulu," ujar dia.

2 dari 4 halaman

Apresiasi Harga Tinggi

Harga Gabah Tinggi, Pemerintah Lakukan Penyesuaian HET dan HPP — Dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 24/2020 tentang Penetapan Harga Pembelian pemerintah untuk Gabah atau Beras ditetapkan, HPP untuk GKP di tingkat petani adalah Rp 4.200 dan Rp 4.250 per kg di penggilingan. Sedangkan HPP GKG dipatok Rp 5.250 per kg di tingkat petani dan Rp 5.300 per kg di penggilingan. Sedangkan untuk HPP beras di gudang Bulog adalah Rp 8.300 per kg. (merdeka.com/Arie Basuki)

Meski demikian, di satu sisi dia mengapresiasi harga yang sedang tinggi karena selama ini harga seringkali ditekan tengkulak akibat kurangnya pilihan akses pasar. Akibatnya keuntungan tidak banyak dinikmati petani.

Terpisah, suplier lainnya, H Bashori menjelaskan, dari hasil pengamatannya di lapangan penggilingan padi di Lampung Tengah, Lampung Timur dan Metro masih beroperasi. Dia mencontohkan salah satu penggilingan di Metro masih menerima setoran hingga 60 mobil per hari. "Ini masih satu penggilingan ya. Semua penggilingan di Metro masih jalan," kata H Bashori.

Dia menilai, petani harus mendapatkan harga beli yang wajar agar mereka dapat menutupi modal dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Harga GKP Rp 5.500 - Rp 5.800 per kg saat ini dinilai tepat agar mereka ikut menikmati keuntungan. "Kalau harga di bawah itu, petani tetap menanam tapi mereka mungkin akan terlilit hutang karena modal dan kebutuhan hidupnya tidak tercukupi," ujar dia.

3 dari 4 halaman

Perintah Jokowi ke Bulog: Serap Gabah Petani Sebanyak-banyaknya

Presiden Joko Widodo memerintahkan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani secara maksimal.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet di Istana Negara dalam rangka persiapan dan antisipasi ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijrah.

“Tadi arahan Presiden agar menyerap gabah atau hasil panen dari petani semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam keterangan resminya dikutip Sabtu (25/3/2023).

Sebelumnya, pada 16 Maret 2023 lalu Zulkifli menyebut pemerintah berpotensi kembali mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton. Namun impor ini baru akan dilakukan pasca masa panen raya.

“Maksudnya kita beli dulu (impor), nanti masuknya setelah panen raya tidak apa-apa,” kata Zulkifli saat itu.

Antisipasi

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan stok beras di tengah ancaman krisis pangan. Mengingat, serapan beras oleh Perum Bulog dinilai masih lebih rendah dari target yang ditetapkan.

"Sekarang stoknya ada, tapi tidak banyak. Harusnya Bulog sampai 1,2 (juta ton), tapi baru 35 ribu ton," ungkapnya.

Apalagi, banyak negara-negara produsen yang membatasi ekspor pangan di tengah ancaman krisis pangan akibat ketegangan geopolitik hingga perubahan iklim secara ekstrem. Sehingga, impor dinilai menjadi salah satu cara yang mau tidak mau dilakukan pemerintah demi mengamankan stok beras.

"Kita harus siap-siap, artinya kita harus punya cadangan di luar negeri kalau sewaktu-waktu diperlukan, nanti ada. Jangan sampai kita mau beli tidak ada barangnya," ucap Mendag.

4 dari 4 halaman

Stok Beras 300 Ribu Ton Tercukupi hingga Lebaran 2023

Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis stok beras Nasional sebesar 300 ribu ton terjaga untuk konsumsi dalam negeri hingga Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) Arief Prasetyo Adi merinci saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) yang disimpan di Gudang Bulog mencapai 220 ribu ton, serta tambahan dari Perkumpulan Penggilingan Padi (Perpadi).

"Optimis, Bulog (memiliki) sekitar 220 ribu ton sambil kita bantu serap. Kemarin Perpadi mau kasih 60 ribu ton, kan lumayan ya, jadi hampir sekitar 300 ribu ton," kata Arief saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (24/3/2023).

Arief mengatakan bahwa pemerintah masih memprioritaskan penyerapan dalam negeri untuk menambah stok beras Nasional.

Ia menegaskan bahwa sejauh ini belum ada opsi untuk impor beras baru.

"Kita enggak ada komunikasi, pokoknya kita jaga aja, sekarang lagi panen, kita fokus serapan dalam negeri," katanya.