Jalan Rusak di Daerah Bukti Kesenjangan Pembangunan, Proyek Infrastruktur Jokowi Tak Efektif?

Melihat realita saat ini, ia mengatakan, jalan yang sebenarnya menjadi akses beraktivitas justru mengkhawatirkan untuk digunakan. Menurut dia, parahnya kondisi jalan bukan hanya menghambat perjalanan, namun juga sering menimbulkan kecelakaan hingga merenggut korban jiwa..

"Mirisnya, meskipun masyarakat sudah menyampaikan aspirasi ke pemda, namun hasilnya tidak seusai harapan masyarakat. Terkadang truk-truk besar yang lalu lalang dengan muatan puluhan ton (melebihi muatan) turut memperparah kondisi jalan," keluh Djoko.

Mengacu data BPS 2021, berdasarkan kewenangannya, jalan kabupaten/kota merupakan jalan terpanjang yang mencapai 446.787 km ada pertambahan 1.702 km (0,38 persen) dibanding tahun 2021 (445.085 km). Jalan yang dikelola negara sepanjang 47.071 km. Sedangkan panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi mencapai 54. 557 km.

Menurut wilayahnya, Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan jalan terpanjang, yakni 42.422 km. Empat posisi berikutnya adalah Provinsi Sumatera Utara 40.910 km, Provinsi Sulawesi Selatan 30.644 km, Provinsi Jawa Tengah 30.819 km dan Provinsi Jawa Barat 28.218 km.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jakan Kolektor Primer -1 (JKP-1), total panjang jalan nasional bukan tol 47.763,20 km terbagi 27.320,34 km JAP dan 20.442,66 JKP-1. Sementara panjang jalan tol yang beroperasi 2.460,69 km yang tersebar di Sumatera (672,70 km), Jawa (1.632,63 km), Kalimantan (97,27 km), Bali (10,07 km), dan Sulawesi (48,03 km).

Wakil Presiden Republik Indonesia ke 10 dan 12, Jusuf Kalla, mengungkit soal ketidakadilan. Konflik hingga jalan rusak dijadikan sebagai tolok ukur.

Jusuf Kalla mencatat selama Indonesia merdeka, tercatat 15 kali terjadi konflik mulai dari Poso, Ambon, Aceh, Kalimatan dan sebagainya.

"10 konflik karena ketidakadilan. Aceh tidak memberontak karena ingin syariah. Dia merasa ekonomi Aceh sangat kaya, tapi mendapat lebih dikit," kata dia dalam sambutan pada Puncak Milad ke-21 PKS yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023).

Jusuf Kalla kemudian menyinggung jalan rusak yang baru-baru ini viral di media sosial. Disebutkan, Lampung Jambi dan Makassar rusak luar biasa.

Bahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat jumlah jalan rusak di Indonesia 170 ribu Kilometer.

"Itu adalah data BPS," ujar dia.

Jusuf Kalla mengatakan tak dapat ditepis jikalau ada anggapan jalan baik hanya diperuntukkan orang mampu karena berbayar.

"Jalan rakyat yang tiap dijalani tiap hari oleh petani kita, pedagang kecil kita oleh siapapun rusak tidak diperbaiki itu ketidakadilan untuk rakyat," ucap dia. 

Jusuf Kalla mengungkap, penyebab jalan rusak sulit diperbaiki. Padahal, Menteri PUPR tergolong orang hebat.

"Tapi dana tidak ada karena kita memilih proyek mahal manfaatnya tidak sesuai diharapakan. Jalan di Indonesia sulit dipakai menurut BPS. Ini contoh ketidakadilan," ujar dia.

Jusuf Kalla menerangkan, keadilan adalah pondasi yang penting dalam kehidupan. Sedangkan, kesejahteraaan adalah tujuan bangsa.